Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum Iluni FTUI Cindar Hary Prabowo menegaskan, tanpa normalisasi sungai masalah banjir tak mungkin bisa diatasi. Program resapan air di permukaan tanah hanyalah penunjang untuk mengurangi volume air hujan yang menggenang dipermukaan tanah. Namun limpasan air hujan yang tidak terserap akhirnya ke laut melalui 13s sungai yang melintas Jakarta.
Cindar menjelaskan, hampir semua halaman rumah di Jakarta sudah tertutup dengan semen. Selain itu, puluhan ribu rumah tidak punya halaman untuk membuat sumur resapan. Padahal, banjir bukan hanya karena curah hujan ekstrim di Jakara tetapi juga luapan air 12 sungai sejak di hulu. Bahkan di sepadan sungai pun telah berdiri ribuan rumah. Karena itu, lulusan Teknik Sipil UI ini menyarankan agar Pemprov DKI untuk segera melakukan normalisasi sungai, selain tetap menjalankan program meresapkan sebagian air di dalam tanah.
"Tak ada solusi lain untuk mengurangi Banjir Jakarta, Pemprov DKI harus segera melakukan normalisasi sungai. Tidak perlu gengsi ini adalah program gubernur sebelumnya. Tapi yang harus dijalankan oleh Pemprov DKI adalah mengurangi banjir yang rutin terjadi dan belum optimal penanggulangannya" ujar dia dalam keterangan terulisnya, Senin (22/2)
iCindar mrenduga ada kekhawatiran Gubernur DKI dianggap melanggar janji kampane jika terpaksa menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai. Namun, hal ini bisa diatasi jika pemprov DKI menyediakan terlebih dulu rumah tinggal yang lebih baik bagi warga yang akan digusur. Menurutnya, Pemprov bisa membangun apartemen atau rusun di lahan kosong milik pemprov atau swasta di dalam atau di sekitar Jakarta sebagai pengganti rumah warga yang tergusur. Menurut Cindar, warga akan merasa lebih nyaman jika bisa tetap tinggal tak jauh dari rumah mereka dahulu karena berbagai sebab, diantaranya soal tempat kerja dan usaha. Namun, dengan banyak moda transportasi massal, masalah ini bisa diatasi.
"Dengan ada trans Jakarta, Komuter dan transportasi massal lainnya, jarak 10-15 km, warga akan cepat sampai ke lokasi kerja atau usaha mereka. Apalagi jika rusun atau apartemen dibangun di Jakarta. Ini hanya bagaimana mencari win-win solution, misalnya luas rumah warga di bantaran sungai diganti dengan 2 kali luas rusun yang akan mereka miliki nanti, dan warga tidaj kebanjiran lagi"tandasnya (,OL-13)
SETIAP 27 Juli, masyarakat memperingati Hari Sungai Nasional sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya pelestarian sungai (air) sumber kehidupan kota dan kita.
Sebanyak 9 sungai saat ini sudah dinormalisasi dan 7 lainnya menyusul
PEMPROV DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar pada tahun ini untuk pembebasan lahan khusus bagi program normalisasi Kali Ciliwung.
Puluhan masyarakat kerja bakti membersihkan Kali Pulo sebagai bagian dari program BRI Jaga Sungai, Jaga Kehidupan.
BIDANG Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat, melakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah banjir di Kota Depok.
Pembebasan lahan untuk normalisasi di Rawajati ditargetkan selesai akhir tahun ini. Nantinya, ada area sepanjang 500 meter di sisi kanan dan kiri yang jadi sasaran normalisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved