Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Wali Kota Bogor Bima Arya merespon arahan Menko Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto, terkait pembatasan mikro yang akan diberlakukan mulai 11 hingga 25 Januari.
"Kami merespon dengan sangat positif. Memang perlu ada langkah-langkah yang terkoordinasi secara wilayah," kata Bima melalui video yang dirilis resmi, Rabu (6/1).
Bima menyebut, untuk di Kota Bogor sendiri, pihaknya sebenarnya sudah menjalankan kebijakan tersebut yakni Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK). "Di Bogor, kita memang sudah jalan dengan kebijakan-kebijakan itu. Tapi sempat kita evaluasi terkait jam operasional," katanya.
Namun lanjutnya, ada beberapa hal yang baru baginya dari kebijakan pemerintah pusat yang berdasar pada PP No 21/2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pertama adalah jam operasional dari mall jadi jam 19, jadi ditarik lagi. Kedua pembatasan di rumah makan dan restoran jadi 25 persen, semula 50 persen. Ketiga WFH menjadi 25 persen, tadinya 50 persen. "Kita akan jalankan ini sesuai dnegan arahan dari bapak menko," ungkap Bima.
Pihaknya berharap pesannya sampai kepada masyarakat sebab saat ini, lonjakannya masih tinggi dan situasi masih belum terkendali. Apalagi, rumah sakit juga tingkat keterisiannya semakin penuh. Masyarakat harus selalu waspada. Bahkan semakin wapada dan siaga.
Sementara itu, kondisi Kota Bogor sendiri saat ini makin mengkhawatirkan, dimana angka kasus baru atau penambahan kasus terus terjadi setiap harinya. Hari ini (6/1) saja, jumlah keterisian kasur atau bed untuk pasien covid-19 sudah menyentuh angka 87,4 persen.
Dari data yang dirilis Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rabu (6/1) disebutkan dari 595 kasur yang tersedia di 21 rumah sakit yang menangani pasien covid-19, sudah terisi 520 kasur. Di pusat isolasi BNN Lido, dari ketersediaan 100 kasur, 63 kasur diantaranya sudah terisi.
Sementara total di Kota Bogor sudah ada 5.844 kasus positif Covid-19. Dengan rincian, 1.035 orang dinyatakan masih sakit, 4.673 orang dinyatakan sembuh dan 136 orang dinyatakan meninggal dunia. (OL-13)
Baca Juga: Muncul Klaster Kantor, Bangkalan Terapkan WFH Selama 14 Hari
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
BAKAL Calon Wali Kota Medan dari Partai NasDem, Rico Waas memastikan akan memberikan ruang yang besar untuk seniman dan pegiat literasi jika menang dalam Pilkada 2024.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved