Bermula dari Layanan Gercep dan Bebas Pungli

JARUM jam menunjuk pukul 11.15 WIB, atau 1 jam lebih setelah operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Grha Tiyasa Kota Bogor dibuka, Senin (21/12).

Seorang perempuan muda berhijab yang menggendong anak tiba di Plaza Kebon Raya, tempat MPP Kota Bogor berada. Sesuai dengan aturan masa pandemi covid-19, setiap pengunjung harus mengikuti protokol kesehatan.

Pengunjung diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu kemudian melalui petugas pengamanan yang memeriksa suhu tubuh. Tujuan pengunjung pun ditanyakan dan tanda khusus diberikan untuk ditempel di baju bagian lengan kiri.

Perempuan muda itu ialah Lusi, 22, warga Kelurahan Empang. Dia datang dengan menggendong bayinya yang usianya masih belum satu tahun ke MPP karena ingin mengurus surat keterangan domisili usaha (SKDU).

Tidak butuh waktu lama, sekitar pukul 11.50 atau sekitar 35 menit dia sudah keluar dari MPP. Urusan kelar. Rupanya dia sudah melakukan online booking atau daftar secara daring di rumah.

“Tadi sudah daftar online. Tadi saya ke depan untuk beli meterai saja, kelupaan bawa. Cepat, Mbak, dan tempatnya nyaman. Anak saya enggak rewel,” kata Lusi.

MPP Grha Tiyasa Kota Bogor saat ini berstatus salah satu inovasi kebijakan layanan publik terbaik di Indonesia. Mulai registrasi, antrean, sampai dengan proses pelayanan hampir semua dilakukan melalui proses memanfaatkan teknologi informasi.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan kebijakan dengan membuat inovasi MPP bertujuan menekan semaksimal mungkin interaksi langsung dengan pegawai. “Interaksi antara petugas dan pengguna layanan yang minimal menghindari munculnya transaksi ilegal,” tuturnya.

Alhasil, inovasi pelayanan publik akhirnya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan indeks pembangunan manusia (IPM). “Pelayanan yang cepat mengakselerasi pembangunan, termasuk ekonomi masyarakat di dalamnya,” turutnya.

di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pemkot Gorontalo membuat sistem pelayanan terpadu satu pintu. “Sistem tanpa tatap muka bisa mengurangi kontak antara pemohon dan petugas. Ini bisa menghindari korupsi,” kata Wali Kota Marten Taha, Senin.

Dengan sistem pelayanan seperti itu, kota tersebut sukses menggenjot PAD dan IPM. Indeks itu meliputi pendidikan, tingkat harapan hidup, dan daya beli masyarakat. “IPM Kota Gorontalo di atas rata-rata nasional sebesar 77,13,” ujarnya.

Pada 2019, Kota Gorontalo meraih apresiasi dari KPK sebagai daerah yang memiliki tingkat pencegahan korupsi 96% di semua area.

“Pada November lalu, kami meraih penghargaan best government offi cer (People of the Year 2020) dari Metro TV,” pungkas Marten Taha, sembari tersenyum. (Dede Susianti/Andri Arnold/X-2)