Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah adanya pembiaran kerumunan di acara Rizieq Shihab. Acara tersebut berupa pernikahan putrinya Sharifa Najwa Shihab sekaligus perayaan Maulid Nabi.
Menurut Ariza, sapaan karibnya, tidak ada pembiaran pada kerumunan tersebut karena sudah melalui koordinasi. Adapun Satpol PP tidak bisa melakukan penertiban pada acara tersebut karena perlu ada koordinasi dengan pihak lainnya. Salah satunya pihak kepolisian.
“Itu bukan pembiaran. Semua sudah dilalui dan dikoordinasikan. Satpol PP itu kan tugasnya menertibkan, dalam tugas-tugasnya juga berkoordinasi dengan para pihak, termasuk kepolisian dan pihak lainnya. Jadi enggak ada kebijakan yang diambil sepihak. Kita ini pemerintah, yang namanya pemerintah itu berkoordinasi satu sama lain,” papar Ariza, Selasa (18/11) malam.
Baca juga: Polisi: Keselamatan Rakyat Jadi Acuan Tindak Tegas Acara Rizieq
Selain itu, dari segi antisipasi kerumunan, menurutnya tidak ada surat izin dari pihak Front Pembela Islam (FPI) kepada Pemprov DKI.
Ariza mengatakan surat izin keramaian harus ditujukan kepada Kepolisian sehingga bukan di bawah Pemprov DKI secara langsung. Ia pun memastikan tidak ada surat izin kerumunan kepada pemerintah.
“Izin keramaian itu bukan kepada Pemprov DKI. Izin keramaian itu kepada Kepolisian. Kalau kepada Pemprov DKI, umpamanya mau pinjam Monas,” klaimnya.
Adapun terkait dengan surat imbauan dari Pemkot Jakarta Pusat diterbitkan untuk merespons informasi dari media sosial terkait rencana acara Rizieq. Pihaknya menyebut itu hanya sekedar inisiatif dari Pemprov DKI.
“Surat itu kan karena kita tahu mau ada (acara). Itu kan berita di media sosial ramai, kita berinisiatif. Nah itu kan luar biasa kita berinisiatif,” jelasnya.
“Pokoknya informasi yang kami terima adalah tim kita mendengar adanya rencana (Maulid), untuk itu Pemprov DKI melalui kota madya, melalui Pak Wali Kota Jakpus melayangkan surat agar pelaksanaan kegiatan memenuhi protokol covid-19,” pungkasnya. (OL-1)
Riza menyampaikan rasa syukurnya bisa mendampingi Gubernur Anies Baswedan dalam 2,5 tahun terakhir.
Di wilayah Jakarta khususnya, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan berpotensi mengalami banjir.
Anies pun diminta tidak menggunakan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan kampanye terselubung.
Politikus Partai Gerindra itu yakin Transjakarta tidak akan sembarangan dalam melakukan pembangunan infrastruktur, apalagi yang melibatkan ODCB.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu oknum lurah.
Ariza, sapaan akrabnya, berharap kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan kemacetan Ibu Kota dapat segera keluar, sebelum dirinya lengser dari jabatan Wagub DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved