Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan mempertimbangkan untuk mengizinkan sektor resepsi pernikahan untuk dibuka pada masa PSBB Transisi.
Namun, patut diingat bahwa setiap pengelola resepsi harus betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Pihaknya menyiapkan sanksi tegas bagi penyelenggara yang tidak disiplin.
Baca juga: Agar Prokes Terjaga, Wagub Sarankan Warga Resepsi di Balai Warga
Sanksi denda sampai denda progresif menurut Ariza tidak segan diberikan kepada penyelenggara yang nakal melanggar berulang-ulang.
"Ya, kan ada sanksi. Nanti diatur pergubnya, ada sanksi progresif Pergub 79/2020. Kemarin Senin, 19 Oktober DPRD DKI sudah mengesahkan satu regulasi baru yakni perda Covid-19. Kita sudah memiliki satu perda baru yang menjadi landasan yang baik dan yang kuat untuk memayungi semuanya," jelasnya.
Untuk memastikan tiap-tiap penyelenggaraan resepsi pernikahan berjalan disiplin, mantan anggota DPR RI itu menyebut akan ada petugas baik Satpol PP maupun jajaran aparat di kelurahan yang akan mengawasi.
"Kita ada banyak aparat Satpol PP dan dibantu TNI dan Polri untuk mengawasi," tegasnya. (OL-6)
Riza menyampaikan rasa syukurnya bisa mendampingi Gubernur Anies Baswedan dalam 2,5 tahun terakhir.
Di wilayah Jakarta khususnya, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan berpotensi mengalami banjir.
Anies pun diminta tidak menggunakan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan kampanye terselubung.
Politikus Partai Gerindra itu yakin Transjakarta tidak akan sembarangan dalam melakukan pembangunan infrastruktur, apalagi yang melibatkan ODCB.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu oknum lurah.
Ariza, sapaan akrabnya, berharap kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan kemacetan Ibu Kota dapat segera keluar, sebelum dirinya lengser dari jabatan Wagub DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved