Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Melalui Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani, PAN mendorong Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat di Ibu Kota.
Menurut Zita, pemberian bantuan sosial (bansos) berupa sembako saja dinilainya kurang efisien. Karena bantuan tunai adalah yang paling dibutuhkan saat ini.
“Efek dari PSBB juga akan langsung dirasakan warga, Pemprov hadir dengan jaminan bantuan ke mereka. Jangan lagi berupa sembako, tapi beri Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu yang diinginkan warga saat ini, dan lebih efisien, saya rasa,” kata Zita dalam keterangan resmi, Senin (14/9).
Baca juga: Mulai Hari Ini, TNI-Polri Ikut Awasi Protokol Kesehatan di DKI
PAN berharap semua pihak yang berwenang bisa mendukung kebijakan ini. Pemerintah Pusat pun bisa membantu dengan data yang dimiliki. Dengan begitu, bisa ikut mendukung dan sejalan dengan keputusan Gubernur Anies Baswedan.
“Semoga seluruh pemilik otoritas bisa men-suport kebijakan ini, terutama Pemerintah Pusat yang bekerja tangani covid-19 sesuai data, sehingga harus sejalan dengan apa yang diputuskan Pak Anies. Apalagi ini sesuai dengan instruksi Presiden. Saya yakin jajaran yang menolak PSBB DKI pasti tahu itu,” sarannya.
PAN juga menggarisbawahi kondisi tenaga kesehatan DKI yang harus dipikirkan. Menurut Zita, mereka garda terdepan dan saat ini sudah dalam kondisi lampu merah.
Menurutnya, dalam sehari, angka positif covid-19 terus meningkat dan tidak kurang dari 1.000 jiwa. Tentunya SDM Nakes saat ini akan sangat kewalahan.
Yang perlu disadari, menurutnya, Nakes di DKI disiapkan tidak hanya untuk covid-19 saja, masih ada pasien dengan penyakit lain yang harus ditangani juga, semuanya butuh perhatian yang sama.
“Kami dari Fraksi PAN DPRD DKI mendorong Pak Gubernur betul-betul fokus memikirkan Nakes tersebut, kesejahteraan dan jaminan keluarganya harus disiapkan. Setiap hari mereka berangkat dan pulang selalu membawa risiko, sudah pasrah dengan nyawa asal orang lain selamat,” pungkasnya. (OL-1)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
PEMERINTAH Desa (Pemdes) Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa 2024 kepada warga lansia dan miskin ekstrem.
AHLI dari kubu AMIN, Faisal Basri, menyebut bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya untuk mendongkrak perolehan suara pasangan capres dan cawapres tertentu.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Pangan sebesar Rp600 ribu akan cair di bulan Ramadan.
BANYAK faktor yang mendukung bahwa kemiskinan ekstrem masih sulit untuk ditekan hingga 0% pada tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah
Pengamat menyebut kemiskinan ekstrem 0% tahun ini sulit tercapai, meski anggaran bansos termasuk BLT dan bantuan beras sudah digelontorkan.
Pemberian bantuan langsung tunau (BLT) dan bantuan cadangan pangan beras diharapkan bisa menekan tingkat inflasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved