Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Politikus PPP Dukung Pembukaan Tempat Hiburan

Putri Anisa Yuliani
11/8/2020 14:20
Politikus PPP Dukung Pembukaan Tempat Hiburan
Pengunjung bernyanyi dengan menerapkan jaga jarak di sebuah gerai karaoke(Antara/Adeng Bustomi)

Politikus Partai Persatuan Pembangunan Hasbiallah Ilyas mendukung agar tempat hiburan segera beroperasi kembali di tengah PSBB Transisi. Bahkan tidak hanya tempat hiburan yang dibuka, tapi juga yang lainnya.

Hasbi mendukung agar sektor-sektor ekonomi yang sampai saat ini belum dibuka, yaitu pertunjukan film, event organizer, dan tempat olahraga/rekreasi dalam ruangan juga dibuka.

"Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI sangat minim. Semua sudah tercurahkan untuk bantuan sosial, insentif tenaga kesehatan, dan penanganan covid-19," ungkap Hasbi saat dihubungi mediaindonesia.com, Selasa (11/8).

"Nggak apa-apa. Buka saja semuanya. Kita contoh Moskow, Rusia. Itu pemerintahnya buka semuanya. Moskow lho, ibu kotanya Rusia. Perputaran bisnis semuanya dijalankan saja di sana," lanjutnya.

Baca juga: Polda Panggil Sang 'Prof' Hadi Pranoto sebagai Pelapor

Anggota DPRD DKI Jakarta itu menyebut pembukaan tempat usaha juga harus dibarengi dengan berbagai peraturan ketat mengenai protokol kesehatan.

Menurutnya, soal protokol harus dibicarakan dengan duduk bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan para pengusaha agar dipahami betul dan dapat diimplementasikan. Selama ini kelemahan Pemprov DKI, kata Hasbi, adalah kurang melibatkan pengusaha dalam penyusunan kebijakan.

"Iya asalkan protokolnya jalan. Aturannya ketat dan sanksinya tegas. Mereka juga harus diajak bagaimana sih caranya menerapkan protokol. Bisa nggak sih," paparnya.

Menurutnya, tanpa pembukaan sektor usaha, Pemprov DKI Jakarta akan mengalami krisis keuangan karena pendapatan yang kian merosot. Hal ini dibuktikan dengan terhentinya pembangunan.

"Lihat saja nyaris tidak ada pembangunan tahun ini. Sampai kita pinjam ke pusat. Kalaupun ada pembangunan ya yang meneruskan saja. Akui saja kok kalau kita memang tidak punya duit dan butuh duit. Tapi kebutuhan itu dipenuhinya ya dengan inovasi supaya protokol kesehatannya bisa tetap berjalan," tandasnya. (OL-14)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bude
Berita Lainnya