Ada Siswa di DKI yang tidak Miliki Ponsel untuk Belajar Daring

HAMBATAN untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) ternyata masih dirasakan siswa di Jakarta. Pengawas sekolah dari Kementrian Agama Jakarta Timur Wawan Kurniawan mengungkapkan banyak siswa tidak memiliki gawai pintar untuk ikut belajar daring.

"Di level SD madrasah saja, di Jakarta Timur, seperti Cakung, banyak siswa tidak memiliki gadget untuk mengikuti PJJ. Mereka ada yang meminjam ke temannya," jelas Wawan kepada Media Indonesia, Jumat (24/7).

Wawan mengasumsikan jika di satu kecamatan dengan 11 SD madrasah bisa 50 hingga 100 siswa yang tidak memiliki ponsel untuk mengikuti belajar jarak jauh tersebut.

Baca juga: DPRD DKI Sebut Anak Jadi Korban Pembelajaran Jarak Jauh

Daerah yang padat pemukiman seperti di Cakung, Pulo Gadung, dan daerah Jakarta Timur lainya kerap diketahui memiliki masalah tersebut.

"Jadi enggak usah jauh-jauh. Di Jakarta juga masih banyak. Saya kan sering cek ke lapangan, valid itu. Nanti Pemprov atau siapa bisa investigasi. Saya lihatnya miris dan terganggu karena ternyata banyak yang tidak miliki HP," terang Wawan.

Selain di Jakarta, masalah siswa yang tidak memiliki ponsel juga ditemukan di beberapa sekolah tingkat SMA di Bogor.

Istri Wawan yang beprofesi sebagai wakil kepala sekolah di salah satu SMA juga mengungkapkan ada siswa yang meminjam ponsel temanya atau dipinjamkan dari sekolah untuk mengikuti ujian sekolah.

"Ada tujuh orang di satu SMA yang kesulitan ikut ujian akhir. Akhirnya sekolah meminjamkan HP ke mereka. Jadi banyak temuan itu," pungkas Wawan.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim meminta Kementrian Pendidikan dan Kementrian Agama untuk mendata jumlah siswa dan guru yang tidak punya gawai pintar dan tidakpunya akses terhadap internet selama PJJ.

"Kebijakan negara sangat segera dibutuhkan untuk mengintervensi kualitas prmbelajaran PJJ luring ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, disparitas kesenjangan kualitas pembelajaran dan pendidikan kita makin timpang. Kewajiban pemerintah memperpendek ketimpanganan kualitas pendidikan tersebut," pungkas Satriawan dalam keterangan resminya. (OL-1)