Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari atau yang akrab disapa Milli meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak buru-buru menerapkan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi ini.
"Pada prinsipnya, penyebaran covid-19 dapat dimitigasi dengan meminimalkan contact rate antarwarga. Ini bisa dilakukan. Salah satunya dengan mendorong pengalihan penggunaan kendaraan, dari umum ke kendaraan pribadi," kata Milli saat dihubungi mediaindonesia.com, Senin (8/6).
Terlebih lagi, menurutnya, kendaraan-kendaraan umum, yakni KRL, diduga sebagai salah satu sarana penyebaran kasus covid-19.
"Karena itu, sebaiknya pelaksanaan kebijakan ganjil-genap ini ditunda dulu selama periode pandemi covid-19," tuturnya.
Jika tetap diberlakukan, dikhawatirkan ganjil genap akan menyulitkan mobilitas warga karena muatan kendaraan umum hanya dibatasi maksimum 50% dari kapasitasnya.
Baca juga: Anies: Ganjil Genap Berlaku Jika Kasus Covid-19 Melonjak
Dalam situasi seperti ini, harusnya warga diberikan pilihan alternatif kendaraan yang lebih luas. Jangan justru membatasinya dengan kebijakan ganjil genap.
"Kecuali Pemprov DKI sudah menyiapkan berbagai sarana untuk melakukan kebijakan ganjil genap, misalnya penyediaan kendaraan umum dengan jumlah yang lebih besar berdasarkan rasio ideal jumlah penumpang. Tidak hanya untuk layanan dalam kota, tetapi juga Bodetabek, maka lebih baik ganjil-genap ditunda lebih dulu," pungkas Milli.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur penerapan sistem ganjil genap bukan hanya bagi roda empat tetapi juga bagi roda dua. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur No 51 tahun 2020.
Ia beralasan ganjil genap bisa diterapkan bila mobilitas warga tinggi. (OL-14)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11).
Peniadaan sistem ganjil-genap pada 16 September 2024, bertepatan dengan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved