Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mendapati saat ini banyak warga yang mengurus Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) secara mendadak.
Sementara itu, dari sisi pemrosesan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP (PMPTSP) DKI Jakarta terbukti tidak bisa menyelesaikan belasan ribuan permohonan yang masuk dalam satu hari seperti yang dijanjikan.
Dampaknya, banyak warga yang mengeluh dan melapor ke Ombudsman Jakarta Raya. Untuk itu, Teguh juga mengimbau kepada warga untuk mengajukan SIKM terlebih dahulu sebelum membeli tiket pesawat atau bepergian dengan moda apapun.
Warga diharapkan jangan sampai mengajukan SIKM menjelang hari H keberangkatan. Pasalnya pengajuan SIKM bukan sekadar pemenuhan berkas administrasi belaka. Ada proses validasi yang dilakukan oleh petugas kepada beberapa pihak terkait pengurusan SIKM.
“SIKM bukan proses pengumpulan syarat administrasi kemudian disetujui, nilai penting kunjungan juga dinilai dan itu yang menyebabkan persetujuan SIKM rendah,” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6).
Baca juga: Dianggap Efektif, Ombudsman Minta SIKM Tetap Ada Selama Transisi
“Keluhan terbanyak lain yang disampaikan warga ke kami, yaitu terkait dengan ketidakjelasan penolakan SIKM oleh pihak PTSP," ungkap Teguh.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan warga yang berpergian melintas perbatasan Jakarta dan Jabodetabek memiliki SIKM sesuai Pergub No. 47 tahun 2020. SIKM diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta.
Hanya pekerja di 11 sektor yang dikecualikan sesuai Pergub tersebut yang diperbolehkan mengurus SIKM. Persyaratan SIKM antara lain, surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan, surat pengantar RT, surat keterangan kerja dari perusahaan, surat keterangan perjalanan dinas, dan pengisian formulir sesuai jenis sektor pekerjaan. (OL-14)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved