Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta intensif menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 di setiap RW saat kenormalan baru atau new normal diterapkan.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johny Simanjutak, pemprov jangan terpaku membatasi RW-RW yang berzona merah penularan virus tersebut dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL).
"Substansi pencegahannya itu ya hanya menjalankan protokol kesehatan itu, sosialisasi harus intensif. Bukan mengatur keluar masuk dengan surat izin di zona merah itu," terang Johny saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/6).
Pentingnya sosialisasi itu untuk membudayakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di tengah masyarakat saat new normal. Dengan nantinya, warga terbiasa menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain dan hidup bersih dengan rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
"Dengan membuat nama baru PSBL itu sebenarnya tidak begitu penting. Makanya saya harapkan melibatkan peran masyarakat. Memang banyak warga sudah paham (soal protokol), tapi kita jangan anggap enteng. Penegakan terhadap peraturan itu memang harus lebih ketat," tegas Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
Baca juga: Pasar Jaya Rumuskan Protokol Kesehatan New Normal
Selama penerapan PSBB, Johny menyebut banyak warga yang melanggar aturan tersebut. Ketegasan Pemprov DKI juga dituntut untuk mengawasi warganya saat new normal diberlakukan.
Johny sendiri tidak setuju DKI hanya memfokuskan RW-RW yang berzona merah. Lantaran, katanya, penularan virus tidak mengenal batas RW atau daerah.
"Menurut saya, pola penularannya itu kan hampir di semua RW, tidak hanya di zona merah. Di tempat kerumunan yang potensial juga bisa seperti di pasar, di kantor, di pabrik, yang sebenarnya Pemprov harus perhatikan ke sana," tuturnya.
"Aturan harus dikontrol pemprov tidak cukup dengan jargon dan pernyataan. Pendekatan humanis persuasif juga perlu untuk mengajak masyarakay, tapi secara lebih tegas perlu dengan aturan. Jadi tidak perlu lah istilah baru PSBL," pungkas Johny. (A-2)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved