Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta intensif menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 di setiap RW saat kenormalan baru atau new normal diterapkan.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johny Simanjutak, pemprov jangan terpaku membatasi RW-RW yang berzona merah penularan virus tersebut dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL).
"Substansi pencegahannya itu ya hanya menjalankan protokol kesehatan itu, sosialisasi harus intensif. Bukan mengatur keluar masuk dengan surat izin di zona merah itu," terang Johny saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/6).
Pentingnya sosialisasi itu untuk membudayakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di tengah masyarakat saat new normal. Dengan nantinya, warga terbiasa menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain dan hidup bersih dengan rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
"Dengan membuat nama baru PSBL itu sebenarnya tidak begitu penting. Makanya saya harapkan melibatkan peran masyarakat. Memang banyak warga sudah paham (soal protokol), tapi kita jangan anggap enteng. Penegakan terhadap peraturan itu memang harus lebih ketat," tegas Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
Baca juga: Pasar Jaya Rumuskan Protokol Kesehatan New Normal
Selama penerapan PSBB, Johny menyebut banyak warga yang melanggar aturan tersebut. Ketegasan Pemprov DKI juga dituntut untuk mengawasi warganya saat new normal diberlakukan.
Johny sendiri tidak setuju DKI hanya memfokuskan RW-RW yang berzona merah. Lantaran, katanya, penularan virus tidak mengenal batas RW atau daerah.
"Menurut saya, pola penularannya itu kan hampir di semua RW, tidak hanya di zona merah. Di tempat kerumunan yang potensial juga bisa seperti di pasar, di kantor, di pabrik, yang sebenarnya Pemprov harus perhatikan ke sana," tuturnya.
"Aturan harus dikontrol pemprov tidak cukup dengan jargon dan pernyataan. Pendekatan humanis persuasif juga perlu untuk mengajak masyarakay, tapi secara lebih tegas perlu dengan aturan. Jadi tidak perlu lah istilah baru PSBL," pungkas Johny. (A-2)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved