Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PANDEMI virus korona covid-19 ikut berdampak pada operasional angkutan umum di DKI Jakarta, Organisasi zangkitan Darat (Organda) DKI Jakarta mencatat hanya sekitar 10 persen angkutan umum beroperasi selama pandemi virus korona.
Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan pun berharap ada insentif bagi operator angkutan umum selama ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota agar industri transportasi tidak kolaps
Shafruhan mencontohkan, insentif bisa berupa memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum selama setahun. Lalu retribusi berkaitan dengan perizinan digratiskan.
"Itu kan penting, agar saat pandemi ini selesai pengusaha secara pelan-pelan bangkit, tidak bangkrut. Dari sisi awak kendaraan, itu juga harus dilakukan (pemberian insentif), karena ini kan berbicara urusan perut, itu sensitif sekali bisa bertindak kriminal" tutur Shafruhan saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (7/4).
Ia juga menyampaikan jangan sampai menimbulkan kericuhan karena tidak adanya aturan yang tegas. Shafruhan mencontohkan di London, Inggris, yang sudah ada kejadian penjarahan.
Baca juga : PSBB Berlaku di Jakarta, Tujuh Jenis Kegiatan ini Dilarang
"Padahal dia negara maju, karena masalah perut. Hal itu juga bisa terjadi pada kita jika pemerintah tidak sigap dan tegas dalam mengatasi situasi ini," tukas Shafruhan.
Bicara soal penetapan PSBB di Jakarta, Organda DKI bakal mematuhi aturan yang bakal dikeluarkan pemprov.
Sedari awal, Shafruhan meminta pemerintah tegas dalam membuat suatu keputusan. Menurutnya, dengan adanya kebijakan work from home sudah mengurangi mobilitas transportasi angkutan umum.
"Kami ya sangat mendukung kebijakan yang diambil oleh DKI (soal PSBB). Jangan membuat suatu keputusan yang mengambang. Semua industri angkutan umum mendukung langkah pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dari semua lini," pungkas Shafruhan. (OL-7)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Operasional bus listrik lebih memungkinakn karena rute yang sudah pasti dibandingkan truk listrik untuk logistik.
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai saat ini mencapai 22,4%.
Ekosistem baterai untuk kendaraan listrik juga harus dapat dikembangkan di dalam negeri.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
BELASAN angkutan perkotaan atau angkot Mikrotrans akan segera dioperasikan di Kota Depok. Angkot yang juga memiliki fasilitas pendingin (AC), sistem keamanan CCTV dan pintu otomatis.
Layanan angkutan umum yang buruk tidak hanya berdampak buruk pada kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, kesehatan, ekonomi biaya tinggi.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengadakan bus-bus listrik untuk transportasi massal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved