PKL Tanah Abang yang Tolak Pindah Tak Tau Terimakasih

PARA pedagang kaki lima (PKL) di lokasi sementara (loksem) JP 15, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menolak untuk pindah sesuai instruksi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.  Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengatakan, mereka tidak tau berterimakasih karena sedari awal izin menggunakan lahan itu  bersifat sementara.

"Jadi itu sebenarnya sudah kita kasih tahu kalau loksem (lokasi sementara). Jadi sewaktu-waktu kalau pemerintah mau pakai lahan itu, ya harus ke luar," kata Irwandi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/2).

Menurut Irwandi, para PKL Loksem dari Tanah Abang tersebut akan direlokasi. "Karena label binaan kami enggak ada artinya."

Irwandi menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat hendak membangun kawasan transportasi umum yang terintegrasi di lokasi itu. Karena proyek pembongkaran dan pemindahan dari lahan itu harus dilakukan mengingat kehadiran PKL Loksem itu mengganggu jalannya pekerjaaan.

Irwandi mengatakan, pembongkaran tersebut juga tidak semena-mena. Pihaknya menyediakan dua tempat relokasi di lokbin Palmerah dan Cempaka Sari.

"Jika tidak mau pindah, kita akan tertibkan karena itu harus dikosongkan. Ini sudah ada keputusan untuk kepentingan yang lebih besar," ujar Irwandi.

"Kalau tiga bangunan doang yang digusur nanti pada ngiri dong, belum lagi manuver Transjakarta nanti bakal terganggu juga," lanjut Irwandi.

Dia menambahkan, kebijakan Pemprov DKI untuk pembongkaran Loksem PKL Tanah Abang itu tujuannya demi integrasi transportasi DKI Jakarta, khususnya seputar kawasan Tanah Abang.

Sebelumnya, para pedagang menolak relokasi yang ditawarkan Pemprov DKI karena tidak semua dari kios yang ada di sana terkena proyek pembangunan integrasi transportasi umum.

Menurut mereka hanya sekitar 2-4 kios yang masuk dalam ruang pembangunan proyek dan harusnya hanya itu yang di relokasi.

Selain itu, keluh para pedagang, masih kurangnya sosialisasi dan diskusi terhadap instruksi pemindahan loksem itu. Ini juga jadi salah satu penyebab penolakan dari para PKL itu.

Para pedagang tersebut kemudian berencana melayangkan petisi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terhadap rencana relokasi itu. (OL-13)