Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
JALUR sepeda yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dianggap tidak efektif. Hal itu ditekankan anggota Komisi B DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak.
Dia menilai mayoritas warga Jakarta tidak memilih sepeda untuk beraktivitas sehari-hari. “Jalur sepeda belum cocok diterapkan di DKI. Belum saatnya, jalur sepeda penggunanya kan hanya sedikit," ujar Gilbert di Jakarta, Kamis (6/2).
Menurutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebaiknya fokus mengurus integrasi moda transportasi di setiap wilayah, agar warga Jakarta merasa nyaman ketika menggunakan transportasi umum. Apalagi penambahan jalur sepeda sepanjang 200 kilometer (km) menelan anggaran sebesar Rp 62 miliar. Sebelumnya, jalur sepeda yang dibangun sepanjang 63 km.
Baca juga: Anies Resmikan Uji Coba Tujuh Jalur Sepeda
“Moda transportasi yang belum terintegrasi dari utara, barat, timur, selatan itu harusnya menjadi fokus. Uang puluhan miliar malah jadi beban Dishub," kata Gilbert
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menampik pandangan Gilbert. Dia menilai jalur sepeda malah digemari warga Ibu kota. Hal itu tecermin dari kenaikan penggunaan sepeda di jalur khusus yang mencapai 500%.
"Sebelum dan sesudah pembuatan jalur sepeda itu ada peningkatan demand yang signifikan. Angkanya lebih dari 500%," pungkas Syafrin.
"Jangan dilihat bahwa ini tidak efektif. Karena dari peningkatan 500%, dari aspek pengguna. Kemudian, jika kita komparasi dengan data kecelakaan lalu lintas, yang melibatkan pesepeda, dengan adanya jalur sepeda, maka angka kecelakaannya justru menurun," tutupnya.(OL-11)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
PKS mengkritik keberadaan jalur sepeda di Jakarta yang dianggap belum ideal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan mengurangi spesifikasi pada jalur sepeda.
Beberapa ruas jalan yang jalur sepedanya mengalami kerusakan di antaranya adalah di jalan Matraman, Salemba Raya, Tugu Tani, HOS Cokroaminoto, Ahmad Yani, serta DI Panjaitan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau ambil pusing terkait laporan komunitas penggiat transportasi sepeda Bike To Work kepada Ombudsman.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakart Heru Budi Hartono dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya oleh komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia.
KOMUNITAS Bike To Work (B2W) Indonesia melayangkan gugatan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved