Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah menjelaskan banyak faktor penyebab banjir di DKI Jakarta.
Selain curah hujan yang sangat tinggi, penyebab lain adalah belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir. Dia menyebut sejak 2017 normalisasi sungai belum dapat dilanjutkan karena kendala pembebasan lahan.
"Beberapa sungai yang belum selasai itu Pesanggrahan, Kali Angke, Kerukut, Cipinang, Sunter. Ini belum tuntas semua masih sebgaian kegiatan karena lahan belum bebas," papar Bambang saat menerima kunjungan rombongan Komisi V DPRD RI, di Bendungan Ciawi (Cipayung) beberapa waktu lalu.
Fakta lain yang dibeberkan Bambang adalah soal kondisi di Banjir Kanal Barat (BKB) yang sulit untuk mengalirkan air ke laut termasuk dalam kondisi normal. Hal itu karena di hilir, setelah Botabek, atau setelah pintu air Karet, ada titik- titik yang juga merupakan bottle neck.
"Dari BKB seperti Kali Angke, banyak nelayan, tidak mau normalisasi. Bahkan mereka terus saja menimbun karang- karang di BKB ini. Sampai ada yang mengatakan percuma juga BKB, ngak bisa ngalirin, karena di situlah permasalahannya. Belum ada yang bisa dinormalisasi," jelas Bambang.
Dia juga menyebutkan ada satu jembatan bottle neck di Pantai Indah Kapuk (PIK). Pendirian bangunan jembatan tersebut pun liar alias tidak berizin.
"Jadi jembatan itu, tanpa ijin kami dibangun, sehingga sekarang ini selalu jadi bottle neck di Banjir Kanal Timur," katanya.
Di hadapan para anggota DPR, Bambang menjelaskan progres pelaksanaan pengendalian banjir sungai baik untuk di wilayah barat DKI maupun di wilayah timur DKI.
Baca juga: Tahun Ini, Dinas SDA DKI Bangun 30 Unit IPAL Komunal
Untuk di wilayah barat, katanya, dilakukan normalisasi Sungai Pesanggrahan yang direncanakan sepanjang 42 km dengan kapasitas 260 m3/dt. Saat ini sudah selesai 22,6 km dan sisanya 20 km menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI.
Untuk normalisasi Sungai Angke, lanjutnya, direncanakan sepanjang 33,4 km dengan kapasitas 203 m3/dtk. Saat ini sudah selesai 26,4 km. Sementara sisanya 7 km juga menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI dan Pemda Kota Tanggerang.
Kemudian untuk normalisasi Sungai Krukut direncanakan sepanjang 31 km. Saat ini baru selesai 1,5 km.
"Untuk sisanya, kami juga menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI," katanya.
Sementara itu, pelaksanaan pengendalian banjir sungai di wilayah timur DKI, dilakukan normalisasi Sungai Sunter. Normalisasi sungai sunter direncanakan sepanjang 32,3 km dengan kapasitas 146 m3/dtk.
"Saat ini sudah selesai 28,6 km, sisanya 4 km. Kami masih menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI," pungkasnya. (A-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
WARGA Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat digegerkan penemuan mayat bayi di wilayah Banjir Kanal Barat (BKB). Bayi itu ditemukan dengan kondisi dibungkus plastik.
Pengerukan lumpur dilakukan pada badan sungai, waduk, maupun saluran air untuk menambah kapasitas daya tampung air saat musim penghujan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, sudah menyiagakan petugas pasukan oranye untuk mengantisipasi banjir.
PEMERINTAH Kota Jakarta Timur akan menata ulang Kawasan Kanal Banjir Timur (KBT), khususnya pengaturan waktu pedagang kaki lima (PKL) yang jumlahnya membludak.
Kebijakan ini berkaitan dengan penetapan area crowd free night (CFN) di kawasan tersebut.
Sejauh ini, ada 20 tim SAR gabungan dengan kekuatan 110 personel yang masih melakukan evakuasi di sekitaran kali KBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved