Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut program naturalisasi tidak bisa diterapkan di semua daerah aliran sungai (DAS) di Ibu Kota.
Ia menyebut kedisiplinan warga menjadi musabab naturalisasi tidak bisa diterapkan di semua wilayah. Menurutnya, saat naturalisasi kedisiplinan warga menjadi kunci pemeliharaan sungai agar bisa maksimal menampung air.
Lahan kanan kiri tepi sungai yang dinaturalisasi harus dijaga agar bersih dari sampah.
"Kalau naturalisasi ada tempat yang bisa dinaturalisasi, ada juga tempat yang enggak bisa dinaturalisasi. Karena sekali lagi kedisplinan masyarakat di Jakarta ini kalau melihat kali tempatnya buang-buang sampah, buang tempat tidur, semua dibuang di situ," kata Prasetyo kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/1).
Baca juga: Partisipasi Warga Cegah Banjir Dikebiri Pergub
Selain itu, naturalisasi tidak bisa menjadi solusi cepat untuk mengalirkan air dalam volume yang sangat besar seperti yang kerap terjadi di Jakarta ketika puncak musim hujan tiba. Oleh sebab itu, naturalisasi cocok diterapkan di sungai-sungai kecil serta saluran penghubung.
Sementara itu normalisasi menjadi pilihan yang tepat diterapkan di sungai-sungai utama guna mengendalikan volume air agar tidak meluap ke permukiman warga dan mengalirkan dengan cepat volume air yang besar ke laut.
"Ada daerah di Jakarta Timur dekat Cijantung sana memang itu enggak bisa, itu baru naturalisasi. Di zaman Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot juga ada naturalisasi, bukan tidak ada lho. Tapi kan yang di daerah tengah kotanya harus dialirkan. Air harus dibuangnya ke sungai, bukan dibuang ke kampung orang," tukasnya. (OL-1)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved