Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif menegaskan harus ada nama calon wakil gubernur (cawagub) dari pihaknya. Ia mengatakan apabila cawagub masih dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), proses pemilihan bakal mandek lagi.
Diketahui, Gerindra mengajukan empat nama cawagub yang nantinya akan dipilih oleh PKS. Namun, sampai saat ini, PKS belum memutuskan untuk menerima cawagub dari Gerindra.
"Kita tawarkan lah solusi alternatif. Kalau misalnya nama ini dipilih salah satu, saya yakin jalan. Tapi (kalau cawagub masih dari PKS), optimis mandek lagi," kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/11).
Adapun empat nama baru cawagub tersebut ialah Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
Baca juga: PKS Diminta Pilih Salah Satu Cawagub Usulan Gerindra
Mereka bersaing dengan dua usulan cawagub dari PKS yakni, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto. Sudah setahun lebih proses pemilihan belum berjalan. Syarif pun menduga-duga alasan pemilihan bisa sampai molor.
"Pokoknya proses politiknya itu di permukaannya itu mandek. Penyebabnya bisa dua hal, karena calonnya dan komunikasi (lobby PKS)," jelas Syarif.
Syarif belum mengetahui sejauh mana proses PKS memilih empat cawagub dari Gerindra. Namun, ia mengatakan saat ini PKS sedang meniliti usulan cawagub itu.
"(Komunikasi) dengan Gerindra belum. Tapi, dari calon itu sudah lakukan penelitian. Tapi yang jelas (dua cawagub dari PKS) mandek. Mandeknya ya secara proses politik itu," pungkas Syarif.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Komjen Ahmad Luthfi belum memutuskan menerima pinangan Gerindra sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jateng.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved