Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT tata kota Yayat Supriatna menyebutkan, tarif angkutan umum harus lebih murah dari angkutan daring sehingga mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
"Kalau tarif angkutan online lebih murah dari kendaraan pribadi wajar, tapi apakah bisa angkutan umum lebih murah dari kendaraan pribadi dan angkutan online, baru orang mau pindah," kata Yayat saat dihubungi di Jakarta, Selasa (10/9).
Yayat mengatakan saat ini keberadaan angkutan daring atau online semakin mendominasi sehingga menjadi kebutuhan dasar bagi mobilitas warga Jakarta.
Jumlah kendaraan daring semakin banyak hingga tidak terkendali. Tidak menutup kemungkinan dapat mematikan angkutan konvensional seperti angkutan kota atau angkot.
Yayat mengatakan yang menjadi pekerjaan rumah terbesar agar keberadaan angkutan umum tetap jadi kebutuhan masyarakat adalah memperbaiki sinergi dan tarif yang terjangkau.
"Di Jakarta ini masalah tarif masih jadi personal, jangan sampai biaya perjalanan itu lebih dari 10%, itu cukup berat," katanya.
Baca juga: Dinas Bina Marga Kaji Peruntukan Sebagian Trotoar bagi PKL
Penerapan ganjil-genap untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum, menurut Yayat, tidak cukup karena perlu penataan integrasi antarmoda transportasi dengan tarif yang terjangkau.
"Kehadiran angkutan daring otomatis membuat kondisi tata ruang dan transportasi di Jakarta tumpang-tindih sehingga mendorong orang untuk menggunakan kendaraan pribadi," ujarnya.
Yayat mengatakan membangun LRT maupun MRT dan koridor tidaklah cukup selama kondisi tata ruang dan transportasi tidak mendukung karena biaya tanah akan selalu mahal di Jakarta. Artinya, lanjut dia, struktur tata ruang Jakarta harus dibuat sedemikian rupa yang mendukung orang untuk bisa naik angkutan umum secara maksimal.
"Kita bisa lakukan jika angkutan umum terintegrasi serta bersinergi dan tarifnya itu harus lebih mudah dari angkutan online," katanya.
Ke depan tarif angkutan daring akan semakin tinggi. Dengan begitu buatlah tarif angkutan umum lebih rendah sehingga masyarakat bisa merasakan berkendaraan hanya dengan Rp10 ribu sudah bisa pulang pergi setiap hari.
"Karena Pak Gubernur pernah janji dengan Rp5.000 bisa kemana-mana, pagi dan sore bisa pulang naik LRT ke MRT atau BRT bisa," katanya. (OL-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
Ekosistem baterai untuk kendaraan listrik juga harus dapat dikembangkan di dalam negeri.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
BELASAN angkutan perkotaan atau angkot Mikrotrans akan segera dioperasikan di Kota Depok. Angkot yang juga memiliki fasilitas pendingin (AC), sistem keamanan CCTV dan pintu otomatis.
Layanan angkutan umum yang buruk tidak hanya berdampak buruk pada kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, kesehatan, ekonomi biaya tinggi.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengadakan bus-bus listrik untuk transportasi massal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved