Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan penanganan jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, akan rampung pada 2020.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan penanganan ruas jalan di wilayah yang menjadi salah satu destinasi utama itu dilakukan secara bertahap sejak 2018.
Perbaikan jalur eksisting dengan melebarkan jalan dan jembatan serta relokasi para pedagang menjadi fokus utama pemerintah.
Pekerjaan pelebaran jalan Ciawi-Puncak terbagi menjadi empat segmen yakni segmen 1 Selarong yang sudah rampung seluruhnya, segmen 2 Cipayung yang masih menyisakan pekerjaan pelebaran jalan sepanjang 510 meter, segmen 3 Cisarua dengan sisa pengerjaan box culvert dan trotoar serta segmen 4 Gunung Mas yang masih dalam tahap penggalian untuk pelebaran jalan.
Baca juga: One Way Arah Puncak Padat
Untuk menata lokasi para pelaku usaha, pemerintah sudah menyiapkan rest area seluas 5 hektare di Gunung Mas.
Setelah fokus utama tersebut rampung, pengerjaan akan dilanjutkan dengan pembuatan saluran drainase, pembangunan jembatan duplikat dan penguatan tebing pada titik-titik rawan longsor.
Adapun, biaya pembangunan seluruhnya menggunakan APBN dengan skema kontrak tahun jamak 2018-2019 senilai Rp73,1 miliar.
PT Lumbung Pinayung Risqi ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana.
"Kalau semua sudah selesai, kita lanjut Jalur Puncak II dari Sentul ke Taman Bunga yang jaraknya sekitar 50 km,” ujar Basuki melalui keterangan resmi, Rabu (7/8). (OL-2)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved