Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra sepakat akan mengadakan pertemuan untuk membahas hasil tes kepatutan dan kelayakan calon wakil gubernur DKI Jakarta akhir pekan ini.
Pertemuan akan digelar Sabtu (16/2) mendatang di kantor DPW DKI PKS.
"Hingga saat ini pimpinan dua partai belum bertemu. Sabtu ini mau ketemu. Itupun karena saya yang minta PKS undang kita," kata Ketua DPD DKI Partai Gerindra Mohamad Taufik ketika dihubungi, Kamis (14/2).
Ia pun menyayangkan sikap buru-buru dari PKS DKI yang mengumumkan dua dari tiga nama cawagub DKI telah lolos tes kepatutan dan kelayakan.
Padahal sesuai kesepakatan bersama, setelah tes kepatutan dan kelayakan selesai digelar, pimpinan dari dua partai itu harus bertemu dahulu guna mengambil keputusan.
Baca juga : Pemilihan Cawagub DKI Tersandera Sikap Partai Gerindra
"Makanya mekanismenya begini dari tim fit and proper diserahkan kepada partai, partai baru bahas. Bukan humas PKS mengumumkan. Dasarnya apa dia mengumumkan itu. Belum dibahas hasilnya," ungkapnya.
Ia pun menegaskan dua nama yang telah diumumkan oleh PKS sebelumnya belum tentu final. Hasil pembahasan pada Sabtu nantilah yang akan menentukan dua nama final cawagub DKI yang akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKS menggelar tes kepatutan dan kelayakan cawagub guna mengisi posisi yang kosong ditinggalkan Mantan Wagub DKI Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden untuk Pemilu 2019. Tes dilakukan sejak 27 Januari hingga 9 Februari lalu.
Adapun tiga cawagub yang mengikuti tes ini yakni Abdurrahaman Suhaimi, Achmad Syaiku, dan Agung Yulianto.
Dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 itu bersepakat untuk memberikan dua nama cawagub pada 10 Februari.
Namun, target itu meleset karena Taufik berhalangan melakukan pertemuan sebagai dampak kesibukannya ikut mengiringi Sandiaga berkampanye di berbagai daerah.
Meskipun demikian, PKS tetap mengumumkan dua nama yang dipilih oleh tim panelis tes kepatutan dan kelayakan sebagai yang paling layak menjadi cawagub yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto.
Tidak terima dengan pengumuman tersebut, Gerindra meminta ada pertemuan terlebih dulu untuk pembahasan.(OL-8)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved