Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PIMPINAN tingkat DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra akan bertemu siang ini guna membahas final dua calon gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih untuk diserahkan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut politikus Partai Gerindra, Syarif, pertemuan ini juga akan membahas hasil tes kepatutan dan kelayakan cawagub yang sudah dijalankan pada 27 Januari hingga 9 Februari lalu.
Namun demikian, Syarif masih belum menyebut waktu dan lokasi pertemuan pimpinan dua partai tersebut.
Terdapat tiga cawagub yang mengikuti tes kepatutan dan kelayakan yakni Abdurrahaman Suhaimi, Achmad Syaiku, dan Agung Yulianto. Ketiganya adalah kader PKS.
"Ya rencananya siang ini. Sebabnya, Pak Taufik (Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Mohamad Taufik) nggak enak sama PKS. Karena sudah sebut dua nama padahal dia baru dari luar kota. Pak Taufik akhirnya menghubungi PKS untuk minta bertemu," kata Syarif saat dihubungi, Selasa (12/2).
Baca juga: Gerindra Tuding PKS Tidak Punya Etika Politik
Sebelumnya, kemarin PKS telah mengungkapkan dua nama cawagub yang lolos tes kepatutan dan kelayakan yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto. Namun, ternyata pengumuman itu tanpa dibahas terlebih dulu dengan Gerindra. Syarif pun menyayangkan pengumuman tersebut.
"Ya memang kan harusnya bahas dulu dengan kami. Kalau sudah begini mau bagaimana. Cuma kita harus tetap bertemu agar bisa segera diresmikan," tukasnya. (OL-3)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved