Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Inginkan Posisi Wagub Terisi, NasDem Sindir Silpa APBD DKI

Putri Anisa Yuliani
29/1/2019 17:31
Inginkan Posisi Wagub Terisi, NasDem Sindir Silpa APBD DKI
(MI/GALIH PRADIPTA)

FRAKSI Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong agar wakil gubernur DKI Jakarta segera terpilih.

Posisi wagub sangat penting agar gubernur saat ini memiliki teman berdiskusi mengenai berbagai kebijakan termasuk soal realisasi anggaran.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus menyindir rendahnya penyerapan APBD sehingga sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2018 mencapai angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yakni Rp14 triliun.

Hal itu mencerminkan kinerja penyerapan anggaran lemah.

Ia pun berpesan kepada para cawagub dari PKS yang bersafari ke Fraksi Partai NasDem agar dapat melakukan pembangunan sosial yang maksimal dan fokus pada program kerja yang dirasakan oleh masyarakat kecil.

"Bagaimana silpa sampai Rp 14 triliun tapi pos pelayanan lansia alat ukur tensi darah saja tidak punya ? Jadi ini yang saya tekankan juga pada para cawagub. Jangan hanya yang (bangunan) ikonik yang besar dan mewah yang dibangun tetapi apa-apa yang dibutuhkan masyarakat seperti posyandu, puskesmas, pasar, itulah yang dibangun," kata Bestari usai menerima cawagub dari PKS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/1).

Baca juga : Golkar Minta Wagub DKI Harus Kompeten dan Berwibawa

Bestari juga mengritik penempatan PNS golongan eselon 2 menjadi kepala dinas.

Ia kecewa dengan penempatan Hari Nugroho sebagai kepala Dinas Bina Marga karena belum berpengalaman. Padahal dinas yang dipimpinnya merupakan dinas yang paling tinggi anggarannya yakni Rp4 triliun.

"Yah mudah-mudahan wagub ini terbaik dan segera terpilih. Karenanya dengan demikian gubernur memiliki teman diskusi, bukan hanya dengan TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan)," tukasnya.

TGUPP di era kepemimpinan Mantan Gubernur Joko Widodo maupun Basuki Tjahaja Purnama merupakan posisi bagi mantan kepala dinas atau badan yang tidak lagi menjabat karena berkinerja buruk.

Namun, mereka masih bertuga membuat rekomendasi-rekomendasi kepada gubernur untuk perbaikan kinerja.

Sementara itu, pada era Gubernur Anies Baswedan, TGUPP diisi oleh para ahli yang direkrut secara mandiri oleh gubernur.

Tugas TGUPP di era Anies masih sama seperti era gubernur sebelumnya yakni memberikan rekomendasi kepada gubernur.

Bestari pun menilai selama ini tanpa adanya wagub yang sebelumnya diisi oleh Sandiaga Uno hingga mengundurkan diri untuk menjadi cawapres sejak Agustus 2018 lalu, kinerja Pemprov DKI dinilai melemah.

Diharapkan proses pemilihan wagub pun harus segera diselesaikan agar Pemprov DKI Jakarta bisa bekerja maksimal.

"Tidak perlu tunggu Pilpres. Kalau besok bisa ya besok saja. Tapi kan domain pemilihan bukan di kami. Kami masih tunggu hasil tes kepatutan," ujarnya.(OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya