Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TAK mau main-main dalam menentukan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Partai Gerindra mensyaratkan kandidat cawagub harus memiliki pengetahuan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Salah satu panelis fit and proper test yang juga politikus Partai Gerindra, Syarif, mengatakan pemahaman tentang RPJMD mutlak diperlukan karena terkait tentang kinerja serta program yang akan dilakukan selama menjabat.
RPJMD adalah penjabaran visi dan misi kepala daerah yang akan diterjemahkan kembali ke dalam program kerja. Sehingga bisa disebut RPJMD adalah cikal bakal program kerja yang akan diwujudkan melalui APBD.
Fit and proper test akan diikuti tiga calon yang semuanya berasal dari PKS, yakni Agung Yulianto, Achmad Syaiku, dan Abdurrahaman Suhaimi.
"Pengetahuan tentang RPJMD perlu. Karena cawagub ini yang nanti membantu gubernur menjalankan roda pemerintahan. Jadi bukan hanya sekadar tahu apa tugas wagub," terangnya dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan panelis fit and proper test di Jakarta, Rabu (23/1).
Baca juga: Panelis Cawagub DKI Bertemu Bahas Proses Seleksi
Di samping syarat tersebut, Syarif menyebut beberapa syarat lain yakni integritas, rekam jejak, dan sinergitas dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Oleh sebab itu, nantinya dalam fit and proper test para cawagub bersama Partai Gerindra dan PKS sebagai pengusung akan berdiskusi dan berkonsultasi dengan Anies.
"Tapi jadwal konsultasi dengan Pak Anies masih tentatif," kata Syarif.
Syarif optimistis hasil fit and proper test akan bisa membantu mengerucutkan tiga nama cawagub menjadi dua pada 11 Februari.
"Targetnya 11 Februari sudah ada dua nama dari tiga. Meskipun jadwalnya agak padat saya yakin bisa," terangnya.
Hari ini, dalam pertemuan panelis juga disepakati fit and proper test akan mulai berlangsung besok dengan agenda pendalaman rekam jejak ketiga kandidat yang dilakukan hingga 27 Januari.
Sementara itu, pada tanggal 27 Januari, kedua partai akan melakukan diskusi dengan bentuk grup terfokus dengan ketiga cawagub serta pendalaman melalui makalah yang dibuat masing-masing kandidat. Terakhir pada 3 Februari, ketiga cawagub dan partai akan melakukan diskusi publik.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved