Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUTA Besar Meksiko untuk Indonesia, Armando G. Álvarez, menjelaskan hubungan bilateral antara Indonesia dan Meksiko yang semakin erat sejak kedua negara membangun hubungan diplomatik pada 6 April 1953. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengunjungi Meksiko pada 1958. Kunjungan tersebut kemudian dibalas oleh Presiden Adolfo López Mateos yang mengunjungi Indonesia pada 1962.
Tahun ini, kedua negara akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik dan persahabatan.
“Hubungan kedua negara dibangun berdasarkan rasa saling menghormati, solidaritas, kerja sama, dan persahabatan,” kata Dubes Álvarez saat menjadi mengisi kuliah tamu bertajuk The Impact of MIKTA towards Indonesia-Mexico Partnership, Jumat (22/9), seperti dilansir keterangan resmi.
Baca juga: Indonesia dan Korsel Rayakan HUT Ke-50 Hubungan Diplomatik
Kuliah tersebut digelar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Satya Negara Indonesia (Prodi HI FISIP USNI) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Chapter USNI.
Dalam kuliah tamu ini, Álvarez menjelaskan bahwa Meksiko dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Kedua negara tidak hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga tradisi, budaya, dan sejarah yang kaya.
Baca juga: Pemuda dan Hubungan Diplomatik ASEAN Masa Depan
Selain itu, Meksiko dan Indonesia sama-sama negara sekuler yang menganut sistem demokrasi dan menghormati hak asasi manusia dan penegakan hukum. Di bidang ekonomi, kedua negara sama-sama merupakan anggota G20 karena Meksiko dan Indonesia termasuk 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbaik di dunia.
Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia berada di peringkat ketujuh dari 20 negara anggota G20, sedangkan Meksiko berada di peringkat ketiga belas. Nilai Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia ialah USS$4 miliar, sedangkan Meksiko US$2,96 miliar.
Hubungan perdagangan kedua negara juga semakin kuat. Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Meksiko naik hingga 727% dari 1993 hingga 2022. Peningkatan nilai perdagangan ini juga diikuti dengan peningkatan di sektor investasi, ujar Álvarez.
Banyak perusahaan Meksiko melakukan investasi di Indonesia di bidang hiburan, termasuk bioskop dan hiburan anak-anak. Sedangkan perusahaan Indonesia membangun pabrik polimer di Querétaro, Meksiko Tengah.
Dubes Álvarez menjelaskan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan Meksiko mencapai US$2,8 miliar. Angka ini merupakan angka tertinggi sepanjang 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Álvarez mengungkapkan bahwa komoditas ekspor utama dari Meksiko ke Indonesia ialah telepon. Nilainya mencapai US$15 juta. Sedangkan komoditas impor utama dari Indonesia ialah kendaraan, yang nilainya mencapai US$300 juta.
Álvarez menjelaskan bahwa berbagai kesamaan antara Indonesia dan Meksiko dan kerja sama ekonomi dan investasi yang kokoh antara kedua negara merupakan fondasi bagi penguatan hubungan diplomatik kedua negara.
Di samping itu, kedua negara sama-sama tergabung dalam MIKTA, forum konsultatif yang dibentuk pada tahun 2013 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York. MIKTA beranggotakan lima negara. Selain Meksiko dan Indonesia, MIKTA beranggotakan Korea Selatan, Turki, dan Australia.
MIKTA diharapkan dapat menjembatani antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. MIKTA juga diharapkan mampu memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemulihan ekonomi, dan transformasi digital.
Pada kesempatan sama, Ketua Program Studi HI USNI, Pradono Budi Saputro, hubungan antara Indonesia dan Meksiko ini penting bagi perdamaian dan stabilitas internasional karena sebagai sesama middle power, kedua negara dapat membangun kemitraan yang lebih luwes.
"Middle power cenderung menahan diri dari perebutan kekuasaan sehingga dianggap layak menengahi perselisihan," katanya.
Pradono menjelaskan bahwa dengan mengundang Dubes Álvarez sebagai dosen tamu, ia berharap mahasiswa Prodi HI USNI memahami peran penting MIKTA sebagai forum diplomatik untuk memupuk kolaborasi antara negara-negara anggotanya.
“Duta Besar Álvarez telah memberikan kita perspektif berharga tentang bagaimana Meksiko, bersama dengan Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan global dan memajukan kerja sama internasional,” pungkas Pradono.
Kuliah tamu yang diisi mengundang Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Armando G. Álvarez ini merupakan bagian dari program Dubes Ngopi Series yang diselenggarakan oleh Prodi HI USNI secara rutin. Tujuannya untuk memperkenalkan ilmu HI kepada masyarakat dan memfasilitasi mahasiswa HI USNI untuk mempelajari kajian HI dari para pakar dan praktisi, termasuk diplomat dan duta besar di dalam dan luar negeri. (A-2)
United Nations General Assembly Resolution 2758 hanya menentukan atribusi perwakilan Tiongkok di PBB.
Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran telah ada sejak awal abad ke-20, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia pada 1945 silam
Kolaborasi di berbagai bidang selama 70 tahun telah membawa kemajuan yang signifikan bagi Austria dan Indonesia.
MENTERI Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel.
Rayakan hubungan diplomatik, Kedubes Australia dan Kemnlu meluncurkan logo 75 tahun dan kolaborasi mural seniman kedua negara di TIM.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa, (5/3). Keduanya membahas penguatan hubungan
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kaimana pada 2023 mencapai angka 3,26% sedangkan pendapatan per kapitanya di angka Rp44,50 juta.
Tujuan utama kegiatan ini untuk menjembatani antara dunia akademik dan industri
Pekan Kuliah Umum kali ini mengundang narasumber yang merupakan akademisi dan praktisi dari mitra kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
FHUP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik Hukum nasional dan internasional untuk mendapatkan akreditasi FIBAA Jerman.
Implementasi langkah-langkah korektif di sektor lingkungan membutuhkan eksekutif yang kuat sebagai simpul negosiasi semua kepentingan.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan peran korporasi atau perusahaan swasta mencapai target penurunan emisi mencapai 29% pada 2030.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved