Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ARAB Saudi dan Israel pada Rabu (20/9/2023) menyuarakan optimisme bahwa mereka semakin mendekati normalisasi hubungan bersejarah. Ini terjadi saat Iran--musuh bersama mereka--menuduh kerajaan tersebut mengkhianati Palestina melalui upaya yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Presiden AS Joe Biden berharap untuk mengubah Timur Tengah--dan meraih kemenangan diplomatik pada tahun pemilu--dengan mendapatkan pengakuan atas negara Yahudi oleh Arab Saudi, penjaga dua situs paling suci umat Islam. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York di sela-sela Majelis Umum PBB, Biden menyindir bahwa ia memiliki optimisme dalam mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi.
"Jika Anda dan saya, 10 tahun yang lalu, berbicara tentang normalisasi dengan Arab Saudi, saya pikir kita akan saling memandang seperti, 'Minum apa?'" kata Biden--yang juga seorang peminum alkohol--tentang Israel dan kerajaan yang sangat ketat aturan dalam Islam itu.
Baca juga: MBS: Normalisasi Hubungan Arab Saudi- Israel Semakin Dekat
Netanyahu, yang memiliki hubungan buruk dengan Biden, mengatakan dia yakin kesepakatan itu, "Dalam jangkauan kita," dan memuji dia. "Saya pikir di bawah kepemimpinan Anda, Tuan Presiden, kita dapat mewujudkan perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi," kata Netanyahu.
Biden telah secara terbuka mengkritik Netanyahu karena merombak sistem peradilan Israel--langkah yang dianggap oleh para kritikus domestik sebagai melemahkan demokrasi--dan kembali menyinggung kekhawatiran tersebut ketika ia menerimanya di New York, bukan di Gedung Putih.
Hubungan Biden menjadi lebih buruk lagi dengan penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang pernah disumpah oleh presiden untuk diperlakukan sebagai paria atas hak asasi manusia. Intelijen AS mengatakan putra mahkota, yang dikenal dengan inisial MBS, memerintahkan operasi pada 2018 untuk membunuh dan memutilasi jurnalis Jamal Khashoggi, seorang warga AS.
Baca juga: Bank Dunia: Pembatasan Israel Hambat Rakyat Palestina Akses Kesehatan
Dalam wawancara dengan Fox News, MBS mengatakan perundingan dengan Israel sedang berjalan maju dan membantah laporan media bahwa proses tersebut ditangguhkan. "Setiap hari kami semakin dekat," kata sang pangeran.
Namun dia mencatat bahwa kerajaan tersebut sedang mengupayakan lebih banyak kemajuan dalam menjamin hak-hak warga Palestina. Padahal, pemerintahan sayap kanan Netanyahu terus mengupayakan penyelesaian kontroversial di Tepi Barat yang diduduki.
Baca juga: Delegasi Israel Lakukan Kunjungan Terbuka Pertama ke Saudi
"Bagi kami, persoalan Palestina sangat penting. Bagian itu perlu kita selesaikan," ujarnya. "Kita perlu meringankan kehidupan rakyat Palestina."
Dia juga memperingatkan bahwa Arab Saudi sangat memperhatikan Iran, yang pemimpin ulama Syiahnya merupakan musuh bebuyutan kerajaan Saudi yang konservatif dan Israel. Ketika ditanya reaksi kerajaan jika Iran mengembangkan senjata nuklir, MBS mengatakan, "Jika mereka mendapatkannya, kita harus mendapatkannya."
Baca juga: Kritikus Saudi Dihukum Mati karena Postingan Media Sosial
Arab Saudi juga telah mencari jaminan keamanan, termasuk perjanjian, dengan Amerika Serikat sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel, satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di kawasan ini, meskipun negara tersebut tidak mendeklarasikannya.
Iran membantah berupaya membuat senjata nuklir dan telah memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir melalui perundingan yang dipimpin oleh Tiongkok dan pelonggaran konflik proksi di Yaman. Namun hubungan keduanya masih tegang dan ingatan masih segar mengenai serangan drone terhadap fasilitas minyak Arab Saudi pada 2019 yang dituduh dilakukan oleh Iran.
Baca juga: US$6 Miliar sudah Ditransfer ke Qatar untuk Pertukaran Tahanan AS-Iran
Presiden Iran Ebrahim Raisi, ketika berbicara kepada wartawan pada Rabu di sela-sela Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa perjanjian apa pun yang bertujuan, "Memberikan keamanan bagi rezim Zionis (Israel) pasti tidak akan berhasil."
"Kami percaya bahwa hubungan antara negara-negara regional dan rezim Zionis akan menjadi tikaman bagi rakyat Palestina dan perlawanan rakyat Palestina," kata Raisi.
Baca juga: 5 Warga Amerika yang Dibebaskan Iran Tiba di AS
Israel menormalisasi hubungan beberapa dekade yang lalu dengan negara tetangga Mesir dan Yordania. Pada 2020 Israel menambahkan tiga negara Arab lagi yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Ini dianggap oleh Presiden AS Donald Trump saat itu sebagai pencapaian kebijakan luar negeri yang luar biasa. Perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Abraham juga mencakup pemanis dari Trump, termasuk janji untuk menjual jet F-35 terbaik ke Uni Emirat Arab.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dalam wawancara dengan ABC News, pada Rabu mengatakan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel akan menjadi peristiwa transformatif. "Khususnya menyatukan kedua negara ini akan punya dampak kuat dalam menstabilkan kawasan, mengintegrasikan kawasan, menyatukan masyarakat, dan tidak membuat mereka saling bermusuhan," kata Blinken. Namun dia mengakui bahwa masih sulit untuk mencapainya. (AFP/Z-2)
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
UPACARA pemakaman Ismail Haniyeh, pemimpin biro politik kelompok perlawanan Hamas, dimulai pada Kamis (1/8) di ibu kota Iran, Teheran, yang dihadiri sejumlah besar warga dan pejabat.
MENTERI luar negeri Turki pada Rabu (31/7) mengatakan bahwa dengan menghabisi kepala politik Hamas Ismail Haniyeh, Israel juga telah membunuh perdamaian.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai sosok pemimpin biro politik organisasi perlawanan Palestina Hamas Ismail Haniyeh sebagai pejuang kemerdekaan Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved