Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
OTORITAS Palestina, Mesir, dan Yordania, Senin (20/3) mengecam pernyataan rasis Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang membantah keberadaan warga Palestina.
Smotrich merupakan bagian dari kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menjabat sejak Desember lalu.
Smotrich sebelumnya telah menuai kemarahan internasional, awal Naret ini, setelah meminta agar sebuah kota Palestina di Tepi Barat dihapus dari muka Bumi karena dipandangs ebagai pemicu bentrokan antara Palestina dan Israel.
Baca juga: Kepala Komisi HAM PBB Kecam Pernyataan Menteri Israel
"Tidak pernah ada negara Palestina karena tidak ada yang namanya warga Palestina," ungkap Smotrcih di Paris, Minggu (19/3), mengutip aktivis zionis Prancis-Israel Jacques Kupfer. Pernyataan itu beredar di media sosial.
Mengutip apa yang disebutnya sebagai ramalan Kitab Suci, Smotrich mengatakan, "Setelah 2 ribu tahun, Tuhan mengumpukan kembali Umat-Nya. Warga Israel kembali ke rumah mereka."
"Hal itu membuat orang-orang Arab tidak suka. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat orang-orang fiktif dan mengklaim hak fiktif terhadap tanah Israel demi melawan gerakan Zionis," lanjutnya.
Baca juga: Sudah 11 Minggu Rakyat Israel Protes Reformasi Peradilan, Tak Digubris Netanyahu
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menjelang sidang kabinet, Senin (20/3)., menyebut pernyataan Smotrich itu merupakan bukti sikap ekstrem, rasis, dan zionis pemerintah Israel saat ini.
Wakil juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Farhan Haq, menyebut pernyataan Smortich itu tidak membantu upaya perdamaian Israel-Palestina dan menegaskan orang Palestina itu secara fakta ada.
"Kami akan terus mendukung hakw arga Palestina dan mendesak adanya perdamaian dengan solusi dua negara," tegas Haq.
Kementerian Luar Negeri Yordania dengan tegas menyebut pernyataan Smotrich itu rasis. Mereka juga mengungkapkan akan mengirimkan surat protes kepada pemerintah Israel.
Mesir, yang pada 1979 menjadi negara Arab pertama yang mengakui kedaulatan Israel, mengecam pernyataan Smortich itu dan menyebut pernyataan itu rasis. (AFP/Z-1)
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
UPACARA pemakaman Ismail Haniyeh, pemimpin biro politik kelompok perlawanan Hamas, dimulai pada Kamis (1/8) di ibu kota Iran, Teheran, yang dihadiri sejumlah besar warga dan pejabat.
MENTERI luar negeri Turki pada Rabu (31/7) mengatakan bahwa dengan menghabisi kepala politik Hamas Ismail Haniyeh, Israel juga telah membunuh perdamaian.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai sosok pemimpin biro politik organisasi perlawanan Palestina Hamas Ismail Haniyeh sebagai pejuang kemerdekaan Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved