Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Rusia mengeluhkan laporan pengawasan nuklir di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia. Pasalnya Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tidak mengungkapkan Ukraina turut serta dalam merusaknya.
"Kami menyesal bahwa dalam laporan Anda (IAEA)... sumber penembakan tidak disebutkan secara langsung," kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya.
Ia mengungkapkan kekecewaan itu di hadapan Kepala IAEA Rafael Grossi saat peluncuran laporan tersebut secara virtual. Menurut dia IAEA seharusnya tegas mengungkap bahwa Ukraina melakukan banyak tembakan ke PLTN tersebut.
"Kami memahami posisi Anda (Grossi) sebagai regulator internasional, tetapi dalam situasi saat ini, sangat penting untuk menyebut sesuatu dengan nama mereka," terangnya.
IAEA dalam laporan itu menyerukan zona demiliterisasi di luar PLTN terbesar di Eropa tersebut. Rusia meminta IAEA menelusuri kerusakan PLTN Zaporizhzhia banyak disebabkan karena provokasi Ukraina.
"Jika provokasi oleh rezim Kyiv berlanjut, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada konsekuensi serius, dan tanggung jawab untuk itu sepenuhnya berada di tangan Kyiv dan pendukung Baratnya serta semua anggota Dewan Keamanan lainnya," kata Nebenzya.
Sementara negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS), mengecam keberatan Rusia atas laporan IAEA tersebut. Diplomat senior AS, Jeffrey DeLaurentis mengatakan masalah mendasarnya karena invasi Rusia.
"Meskipun Rusia bernyanyi dan menari di sini hari ini untuk menghindari tanggung jawab atas tindakannya, Rusia tidak memiliki hak untuk mengekspos dunia pada risiko yang tidak perlu dan kemungkinan bencana nuklir," katanya.
Ukraina juga mendukung AS. Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya mengatakan dunia membutuhkan kehadiran IAEA untuk memaksa Rusia menyetujui demilitarisasi di wilayah PLTN tersebut.
"Juga mengembalikan kendali penuh atas pembangkit itu ke Ukraina," katanya.
Grossi melengkapi laporan dari hasil pengawasan di PLTN Zaporizhzhia dengan mengatakan bahwa pihaknya terbiasa dengan tekanan dan bahaya. Tim pengawas IAEA lebih terbiasa bepergian setelah bencana seperti di Chernobyl dan Fukushima.
"Dalam hal ini, memiliki kepentingan historis dan etis untuk mencegah sesuatu terjadi. Kami bermain dengan api dan sesuatu yang sangat, sangat malapetaka bisa terjadi." (AFP/Cah)
Secara hukum, regulasi sudah mendukung bahkan perjanjian dengan negara ASEAN mendukung penggunakan nuklir ini sebagai kebutuhan energi nasional.
Operator Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Jepang Fukushima Daiichi memulai pelepasan air olahan radioaktif ke laut untuk keempat kalinya, pada Rabu (28/2).
Tiongkok menuntut tanggung jawab Jepang atas kebocoran air radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima pada Rabu (7/2).
KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menepis rencana pengoperasian komersial pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di 2032.
Anggota DPR Muhammad Husein mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dengan keputusan Jepang membuang puluhan ribu ton air tercemar radioaktif dari PLTN Fukushima itu.
Pembuangan harian air radioaktif ini diperkirakan mencapai 460 ton.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved