Tiongkok-Rusia Jelaskan Alasan Tolak Sanksi AS untuk Pyongyang

TIONGKOK dan Rusia menuduh Amerika Serikat (AS) memicu ketegangan di Semenanjung Korea. Perdebatan itu mengisi pertemuan penting yang diadakan untuk menjelaskan keputusan mereka memveto sanksi global baru atas peluncuran rudal balistik baru Pyongyang.

Zhang Jun, Duta Besar Tiongkok untuk PBB mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa ketegangan di Semenanjung Korea telah "berkembang seperti sekarang ini, terutama karena kegagalan kebijakan AS," katanya.

Dia pun meminta Washington untuk mengambil tindakan dan mengajukan permohonan agar sanksi dicabut.

“Ada banyak hal yang bisa dilakukan AS, seperti melonggarkan sanksi terhadap [Korea Utara] di area tertentu, dan mengakhiri latihan militer bersama (dengan Korea Selatan)," katanya.

"Kuncinya adalah mengambil tindakan, bukan hanya berbicara tentang kesiapannya untuk berdialog tanpa prasyarat,” kata Zhang.

Baca juga: AS, Korea Selatan, dan Jepang Bertemu untuk Bahas soal Korea Utara

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Anna Evstigneeva, juga menyerukan agar sanksi kepada Korea Utara dicabut. Pyongyang membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan dan Barat harus berhenti menyalahkan atas ketegangan.

Sidang yang berlangsung pada Rabu (8/6) yang dihadiri 193 anggota Majelis Umum PBB menjadi yang pertama di mana anggota tetap Dewan Keamanan harus menjelaskan penggunaan hak veto. Sebuah langkah yang diperlukan berdasarkan resolusi yang diadopsi oleh badan global pada 26 April.

Veto Tiongkok dan Rusia atas Korea Utara bulan lalu secara terbuka memecah Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak mulai menghukum Pyongyang dengan sanksi pada 2006.

Berbicara untuk AS, Wakil Duta Besar Jeffrey DeLaurentis menolak tuduhan Tiongkok dan Rusia dan mempertanyakan Beijing dan Moskow telah meningkatkan kemitraan strategis tanpa batas di atas keamanan global dengan memveto sanksi untuk Korea Utara.

“Kami berharap veto ini bukan cerminan dari kemitraan itu,” kata DeLaurentis, berbicara kepada majelis setelah Tiongkok dan Rusia.

"Penjelasan mereka untuk menggunakan hak veto tidak cukup, tidak kredibel dan tidak meyakinkan. Hak veto tidak digunakan untuk melayani keselamatan dan keamanan kolektif kita.”

Dia menambahkan bahwa sanksi saat ini dan proposal untuk tindakan baru merupakan tanggapan langsung terhadap tindakan Korea Utara dan mengatakan AS berulang kali mencoba memulai kembali pembicaraan, mengirim pesan publik dan pribadi, tetapi belum menerima tanggapan.

Selama hak jawab itu, diplomat Tiongkok Wu Jianjian mengatakan Beijing dengan tegas menolak komentar dan tuduhan lancang terhadap posisi pemungutan suara Tiongkok. “Keputusan Tiongkok terhadap rancangan resolusi yang diajukan AS sepenuhnya masuk akal dan dibenarkan,” kata Wu.

“Terus meningkatkan sanksi terhadap DPRK hanya akan membuat kemungkinan solusi politik semakin jauh,” katanya.

Korea Utara telah melakukan lusinan peluncuran rudal balistik tahun ini, termasuk rudal antarbenua yang umumnya dikenal sebagai ICBM, setelah melanggar moratorium uji coba yang diberlakukan sendiri pada 2018 setelah pemimpin Kim Jong Un pertama kali bertemu dengan Presiden AS saat itu Donald Trump.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, yang menjabat pada 10 Mei, dengan Presiden AS Joe Biden menyepakati peningkatan latihan militer bersama untuk mencegah Korea Utara.

Militer Korea Selatan dan AS sejak itu merespon setiap uji coba rudal Korea Utara dengan unjuk kekuatan militer. Kedua negara juga telah memperingatkan bahwa Korea Utara sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir ketujuh.

AS mengatakan akan kembali mendorong sanksi PBB jika itu terjadi. Korea Utara membela pengembangan rudal balistik dan senjata nuklirnya sebagai perlindungan terhadap ancaman langsung dari AS.

Duta Besar Pyongyang di PBB Kim Song, menekankan bahwa pasal-pasal Piagam PBB “dengan jelas menetapkan bahwa setiap negara memiliki hak yang melekat untuk membela diri individu atau kolektif.

Langkah-langkah yang diambil DPRK untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional adalah pilihan yang tak terhindarkan untuk mengatasi ancaman bermusuhan AS dalam lingkup hak membela diri,” katanya. (Aljazeera/Cah/OL-09)