Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMENANG Hadiah Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, Selasa (15/3), mengatakan kecepatan dan intensitas sanksi ekonomi dan finansial yang dijatuhkan terhadap Rusia akan membuat sanksi tersebut efektif. Meski begitu, dia memperingatkan Eropa agar berhenti membeli minyak dan gas dari Rusia.
Menurutnya, kemampuan Moskow menggelar perang di Ukraina akan lumpuh dengan sanksi ekonomi yang mereka terima.
"Mereka sudah kehilangan sejumlah besar peralatan militer yang harus bisa mereka gantikan," ujar Stiglitz kepada AFP.
Baca juga: Paus Kunjungi Anak-anak Ukraina di Rumah Sakit Vatikan
Apakah Rusia mampu melakukan hal itu masih menijadi tanda tanya besar.
Kesuksesan dari sanksi ekonomi, lanjutnya, ditentukan oleh kecepatan pemberlakuaknnya.
"Saya rasa hal itu penting karena jika dilakukan secara bertahap, mereka memiliki waktu untuk menyesuaikan diri," ungkap Stiglitz.
Namun, lanjutnya, sulit diketahui apakah sanksi terhadap warga dan oligark Rusia itu akan bisa memaksa Presiden Vladmir Putin menghentikan invasinya ke Ukraina.
"Mereka menjalankan propaganda misinformasi sehingga warga Rusia menyalahkan negar-negara Barat ketimbang Putin atas sanksi kepada Rusia," ungkap Stiglitz.
Mantan penasehat eknomi senior Presiden Amerika Serikat Bill Clinton itu kemudian menambahkan negara-negara Eropa harus berhenti membeli minyak dan gas dari Rusia karena itu digunakan Moskow untuk membiayai perang mereka.
Sebagai kompensasi, Stiglitz menyarankan sistem 'berbagi beban' di antara negara-negara Eropa yang sebelumnya bergantung pada Rusia untuk pasokan minyak.
Meski AS telah mengeblok semua impor minyak dan gas dari Rusia, negara-negara Eropa seperti Jerman dan negara-negara Baltik tidak memiliki alternatif sumber minyak lainnya.
"Kita harus memberikan tekanan kepada Arab Saudi, Abu Dhbai, dan UEA serta melonggarkan sanksi terhadap Iran dan Venezuela sehingga kita bisa mendapatkan minyak mereka," ungkap Stiglitz. (AFP/OL-1)
Agen intelijen militer Ukraina mengklaim terlibat dalam penyergapan yang menewaskan petempur dari kelompok Wagner Rusia di Mali, ribuan mil dari garis depan di Ukraina.
Sejumlah atlet yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 harus berjuang bukan hanya soal kemenangan, tetapi perjuangan sebuah negara untuk bertahan hidup.
Diplomat RI periode 1988-2021, Ple Priatna, mengatakan bahwa situasi di Ukraina-Rusia dengan Israel-Palestina tidak bisa disamakan.
AS telah memberikan bantuan militer senilai puluhan miliar dolar untuk Kyiv sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.
Keluarga korban penerbangan Malaysia Airlines MH17 memperingati 10 tahun jatuhnya pesawat tersebut.
Kebijakan politik luar negeri calon Wakil Presiden JD Vance, terkait Palestina, Ukraina, dan Tiongkok menjadi tanda tanya. Bagaimana posisinya?
PENGAMAT energi dari UGM Deendarlianto menilai pemerintah tidak perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperbaiki investasi hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia.
SKK Migas mendorong eksplorasi masif untuk mengejar target investasi hulu minyak dan gas sebesar US$15,7 miliar atau setara Rp254 triliun (kurs Rp16.195) di akhir tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai US$20,84 miliar pada Juni 2024. Angka tersebut turun 6,65% dibandingkan raihan Mei 2024.
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian ESDM yaitu meminta KKKS Migas untuk segera mengusahakan Bagian Wilayah Kerja migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya.
Riau merupakan provinsi besar dalam industri migas, dengan menghasilkan 180 ribu barel per hari atau 30 persen dari lifting nasional.
Incar Blok Baru, Pertamina Internasional EP Ekspansi ke Timur Tengah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved