Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyita aset milik Afganistan senilai 3,5 miliar dolar atau setara Rp 50 triliun. Dalihnya pemerintah Afganistan sebelumnya terlibat dalam kegiatan terorisme dan dana tersebut akan didonasikan untuk korban World Trade Center, 9 November, atau 911.
Dilansir The Associated Press, rakyat Afganistan menolak keputusan Washington itu dengan cara turun ke jalan. Mereka menilai langkah AS tidak manusiawi dan tidak bisa membalas budi kepada rakyat Afganistan yang telah membantu dalam memerangi terorisme.
Kebijakan ini sontak menuai kecamatan dari banyak negara. Beberapa negara yang menolak sikap AS tersebut di antaranya Tiongkok.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Teuku Rezasyah penyitaan aset negara lain adalah kebijakan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Terlebih penyitaan dilakukan terhadap Afghanistan, negera yang hancur akibat pendudukan oleh AS.
"Klaim hasil penyitaan tersebut akan diberikan pada para korban peristiwa 911 itu adalah tidak sebanding engan kerusakan lahir batin yang diderita rakyat Afghanistan, selama 20 tahun penjajahan tersebut," katanya.
Rakyat Afghanistan telah terpecah belah, kata pria yang akrab disapa Reza, hilang kebanggaanya atas sejarah mereka, walau tiada hentinya mengais bantuan internasional yang tidak kunjung datang, karena masa depan mereka tersandera oleh egoisme AS di PBB.
Menurut dia cara serupa tengah dilakukan AS terhadap Rusia yang sedang berkonflik dengan Ukraina. Ia meyakini jurus yang dilakukan Washington akan menjadi buah simalakama.
Negara-negara raksasa ekonomi seperti Arab Saudi dan Uni Arab Emirat akan secara sunguh-sungguh mempelajari kebijakan sanksi ekonomi dan pembekuan aset AS. "Alangkah baiknya jika pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas perundang-undangan dan prosedur dibidang investasi, sehingga menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang ramah dan berdaya saing," pungkasnya. (The Associated Press/Cah)
Satgas BLBI telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga.
PARTAI Gerindra merespons adanya aturan penambahan usia bagi anggota TNI dan Polri dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI maupun Kepolisian.
TIM Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah sukses mengeksekusi lahan seluas 121 hektare milik PTPN IV Regional II dari tangan penggarap di Kebun Dolok Ilir, Kabupaten Serdang Bedagai,
Jaringan curanmor oleh prajurit TNI merupakan implikasi dari "praktik lazim komersialisasi aset militer" tanpa pengawasan yang jelas.
Kini bangunan dan mesin-mesin di pabrik PT APF Karawang tersebut masih terus dibongkar, dan sesuai informasi dari masyarakat setempat.
Pendataan dan penilaian ini dalam kaitan pemberian uang kerohiman terhadap warga penggarap lahan UIII.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved