Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan bahwa 120 dari 165 warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina sudah berada di Tanah Air.
"Artinya pasca ketibaan 80 WNI yang menggunakan pesawat evakuasi khusus 3 Maret lalu, ada 40 lagi yang sudah bisa kita evakuasi keluar dari Ukraina," katanya dalam konferensi pers daring, pada Kamis (10/3).
Lebih lanjut, terang Judha, sebanyak 13 WNI masih dalam upaya evakuasi. Dari 13 WNI tersebut, sembilan WNI masih berada di Chernihiv dan empat lainnya sudah berada di Lviv. Lviv, terang Judha, merupakan wilayah Ukraina yang relatif lebih aman.
Terkait sembilan WNI yang berada di Chernihiv, Judha menyampaikan bahwa pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan mereka. Saat ini, mereka dalam kondisi aman, begitu pula dengan pasokan logistiknya.
Baca juga: Kota Mariupol Digempur Militer Rusia, Kondisi Kemanusiaan Kian Memburuk
"Kita sudah melakukan upaya penjemputan ke Chernihiv, kita sudah koordinasi ke pihak terkait yang ada di lapangan, namun pertempuran masih terjadi di rute evakuasi sehingga demi keselamatan WNI, kita tunda terlebih dahulu proses evakuasi mereka," tuturnya.
Kendati demikian, dia memastikan pihaknya akan terus berupaya untuk mengevakuasi kesembilan WNI di Chernihiv tersebut. "Kita akan terus upayakan terutama penciptaan koridor kemanusiaan yang efektif di lapangan," tambahnya.
Kemudian, ada 32 WNI yang memutuskan untuk tetap tinggal di Ukraina. Mayoritas dari mereka adalah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Ukraina. "Warga negara kita memilih untuk tetap tinggal bersama keluarganya. Dari 32 (WNI) tersebut termasuk staf KBRI," terang Judha.
Pada kesempatan tersebut, Judha pun menegaskan bahwa tidak ada WNI yang disandera di Ukraina. Hal itu disampaikannya terkait adanya kabar bahwa WNI di Ukraina disandera.
"Jadi, kami tegaskan mereka tidak disandera, mereka belum bisa bergerak, belum bisa dievakuasi karena tidak aman, masih menjadi zona pertempuran sehingga mereka akan lebih aman tinggal di tempat masing-masing," jelasnya.
Kondisi mereka, kata Judha, sampai saat ini dalam kondisi aman di lokasi masing-masing. Pihaknya akan terus mengupayakan penjemputan ketika sudah ada jalur evakuasi yang aman bagi mereka. (OL-4)
Agen intelijen militer Ukraina mengklaim terlibat dalam penyergapan yang menewaskan petempur dari kelompok Wagner Rusia di Mali, ribuan mil dari garis depan di Ukraina.
Sejumlah atlet yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 harus berjuang bukan hanya soal kemenangan, tetapi perjuangan sebuah negara untuk bertahan hidup.
Diplomat RI periode 1988-2021, Ple Priatna, mengatakan bahwa situasi di Ukraina-Rusia dengan Israel-Palestina tidak bisa disamakan.
AS telah memberikan bantuan militer senilai puluhan miliar dolar untuk Kyiv sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.
Keluarga korban penerbangan Malaysia Airlines MH17 memperingati 10 tahun jatuhnya pesawat tersebut.
Kebijakan politik luar negeri calon Wakil Presiden JD Vance, terkait Palestina, Ukraina, dan Tiongkok menjadi tanda tanya. Bagaimana posisinya?
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Seorang komandan dari kelompok tentara bayaran Rusia, yang kini dikenal sebagai Africa Corps, tewas di Mali setelah serangan pemberontak selama badai pasir.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat tentang potensi krisis rudal jika AS melanjutkan rencananya untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman mulai 2026.
Seorang pria berusia 40 tahun, yang telah tinggal di Prancis selama 14 tahun, ditangkap dalam sebuah penggerebekan di apartemennya di pusat kota Paris.
Aplikasi pesan Telegram telah menonaktifkan monetisasi iklan untuk pemilik channel Rusia.
Otoritas Moskow menawarkan bonus pendaftaran sebesar 1,9 juta rubel (sekitar US$22,000) untuk penduduk kota yang bergabung dengan militer Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved