Robot Patroli di Singapura Picu Ketakutan akan Pengawasan Negara

SINGAPURA telah menguji coba robot patroli yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang terlibat dalam "perilaku sosial yang tidak diinginkan".

Dari sejumlah besar kamera CCTV hingga uji coba tiang lampu yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah, Singapura melihat ledakan alat untuk melacak penghuninya.

Baca juga: Senator Prancis Kunjungi Taiwan Meski Ada Protes dari Tiongkok

Para pejabat telah lama mendorong visi "negara cerdas" yang sangat efisien dan didorong oleh teknologi, tetapi para aktivis mengatakan privasi dikorbankan dan orang-orang memiliki sedikit kendali atas apa yang terjadi pada data mereka.

Singapura sering dikritik karena membatasi kebebasan sipil dan orang-orang terbiasa dengan kontrol yang ketat, tetapi masih ada kegelisahan yang berkembang dengan teknologi yang mengganggu.

Perangkat pengawasan terbaru pemerintah adalah robot di atas roda, dengan tujuh kamera, yang mengeluarkan peringatan kepada publik dan mendeteksi "perilaku sosial yang tidak diinginkan".

Itu termasuk merokok di area terlarang, memarkir sepeda dengan tidak benar, dan melanggar aturan untuk menjaga jarak sosial akibat virus korona.

Selama patroli baru-baru ini, salah satu robot "Xavier" berjalan melewati perumahan dan berhenti di depan sekelompok penduduk lanjut usia yang sedang menonton pertandingan catur.

"Harap jaga jarak satu meter, harap tetap lima orang per kelompok," sebuah suara robot terdengar, saat kamera di atas mesin mengarahkan pandangannya pada mereka.

Selama uji coba tiga minggu pada September, dua robot dikerahkan untuk berpatroli di perumahan dan pusat perbelanjaan.

"Ini mengingatkan saya pada Robocop," kata Frannie Teo, 34, seorang asisten peneliti yang sedang berjalan-jalan di mal.

Menurutnya, itu mengingatkan pada dunia robot distopia. "Saya hanya sedikit ragu dengan konsep semacam itu", tambahnya.

Aktivis hak-hak digital Lee Yi Ting mengatakan perangkat itu adalah cara terbaru orang Singapura diawasi. "Orang perlu memperhatikan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan di Singapura jauh lebih besar daripada di negara lain," katanya kepada AFP.

Tetapi pemerintah membela penggunaan robotnya, dengan mengatakan mereka tidak digunakan untuk mengidentifikasi atau mengambil tindakan terhadap pelanggar selama uji coba teknologi tersebut, dan diperlukan untuk mengatasi krisis tenaga kerja seiring bertambahnya usia populasi.

"Tenaga kerja sebenarnya menyusut," kata Ong Ka Hing, dari lembaga pemerintah yang mengembangkan robot Xavier. Robot tersebut, tambahnya, dapat membantu mengurangi jumlah petugas yang dibutuhkan untuk patroli dengan berjalan kaki.

Pulau berpenduduk sekitar 5,5 juta orang itu memiliki 90.000 kamera polisi, jumlah yang akan berlipat ganda pada tahun 2030, dan teknologi pengenalan wajah - yang membantu pihak berwenang mengenali wajah di tengah keramaian - dapat dipasang di tiang lampu di seluruh kota.

Ada reaksi publik yang jarang terjadi tahun ini ketika pihak berwenang mengakui data pelacakan kontak virus korona yang dikumpulkan oleh sistem resmi telah diakses oleh polisi. Pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang untuk membatasi penggunaannya.

Tetapi para kritikus mengatakan undang-undang negara-kota itu umumnya memberikan sedikit batasan pada pengawasan pemerintah dan warga Singapura memiliki sedikit kendali atas apa yang terjadi pada data yang dikumpulkan.

"Tidak ada batasan hukum privasi tentang apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan pemerintah," kata Indulekshmi Rajeswari, pengacara dari Singapura yang kini berbasis di Jerman. (AFP/Nur)