Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEJUMLAH kontroversi mengancam kepemimpinan Kristalina Georgieva di Dana Moneter Internasional (IMF) setelah perilakunya kala bekerja di Bank Dunia terungkap.
Sebuah hasil penyelidikan independen, yang dirilis pada Kamis (23/9), menemukan bahwa kala menjabat sebagai CEO Bank Dunia Georgieva merupakan salah satu dari pimpinan lembaga itu yang mendesak sstaf untuk mengubah data agar Tiongkok terlihat lebih baik dalam peringkat kemudahan berusaha edisi 2018.
Georgieva ditunjuk sebagai direktur IMF pada 2019 dan para anggota lembaga pemberi pinjaman itu, "Kini harus mengambil keputusan apakah mereka cukup mempercayainya untuk melanjutkan jabatannya," ujar pemenang hadiah Nobel Paul Romer.
Baca juga: Direktur Pelaksana IMF Diminta Mundur
"Saya rasa mereka harus memikirkan dengan matang posisi mereka," lanjutnya.
Adapun Georgieva membantah temuan itu dan menegaskan kepada para staf IMF bahwa hasil penyelidikan itu tidak benar.
"Saya tidak pernah menekan staf untuk memanipulasi data. Saya akan meminta staf untuk mengecek, double check, dan tripe check namun tidak mengubah atau memanipulasi data," tegas Georgieva seperti dilansir The New York Times yang mendapatkan transkrip pernyataannya.
Dia kemudian menegaskan sangat mempercayai data dan analisa yang kredibel yang berujung para rekomendasi yang menguntungkan semua anggota IMF.
Romer, yang menjabat sebagai kepala ekonom IMF di bawah Georgieva menuding atasannya itu melakukan whitewashing kala menyusun laporan peringkat kemudahan berusaha.
Dia akhirnya mengundurkan diri dari IMF pada Januari 2018 setelah mengungkapkan kritiknya itu.
Amerika Serikat (AS), akan menentukan nasib Feorgieva, mengingat Washington adalah pemegang hak suara terbesar di IMF.
Departemen Keuangan AS mengaku tengah menganalisa laporan itu.
"Ini adalah temuan yang sangat serius, Tanggung jawab utama kami adalah mempertahankan integritas IMF," tegas Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan resmi. (AFP/OL-1)
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PADA akhir April lalu, dana moneter internasional (IMF) merilis data perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini dan 2025 masing-masing sebesar 3,2%.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia patut bersyukur telah mampu menghadapi berbagai krisis yang ada di dunia saat banyak negara lain menjadi 'pasien' dari dana moneter internasional (IMF).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
IMF meningkatkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2024, namun tetap memperingatkan tentang risiko inflasi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved