Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MAJALAH The Economist meminta direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva untuk mengundurkan diri atas perannya dalam skandal kecurangan data terkait Tiongkok saat berada di Bank Dunia, dengan mengatakan hal itu telah merusak kredibilitas IMF.
Majalah berpengaruh yang berbasis di London itu mengatakan dalam editorial pedas bahwa temuan penyelidikan eksternal menunjukkan Georgieva menekan staf untuk perubahan peringkat "Doing Business" Bank Dunia pada 2017 untuk mendukung Tiongkok membahayakan kemampuan IMF untuk bertindak sebagai penjaga data statistik makroekonomi untuk dunia.
"Kepala IMF harus memegang cincin sementara dua pemegang saham terbesarnya, Amerika dan Tiongkok, saling berhadapan di era baru persaingan geopolitik," kata The Economist, menambahkan bahwa kritikus multilateralisme telah mengutip temuan tersebut sebagai bukti bahwa badan-badan internasional tidak dapat melawan Tiongkok.
"Lain kali IMF mencoba untuk mewaspadai perselisihan mata uang, atau membantu menjadwal ulang utang negara yang telah meminjam dari Tiongkok, para pengkritik IMF pasti akan mengutip penyelidikan ini untuk merusak kredibilitas lembaga. Itulah sebabnya Nona Georgieva, seorang yang terhormat pelayan beberapa lembaga internasional, harus mengundurkan diri," kata editorial itu.
Ini mengutip tuduhan dalam laporan firma hukum WilmerHale bahwa Georgieva, yang pada saat itu adalah kepala eksekutif Bank Dunia, berterima kasih kepada seorang peneliti bank senior karena melakukan bagiannya untuk multilateralisme dalam mengubah data Tiongkok.
"Sekarang dia juga harus melakukan bagiannya untuk multilateralisme dengan jatuh pada pedangnya," kata Economist.
Laporan "Doing Business" Bank Dunia, yang sekarang dibatalkan, memberi peringkat negara-negara berdasarkan lingkungan peraturan dan hukum mereka, kemudahan memulai bisnis, pembiayaan, infrastruktur, dan ukuran iklim bisnis lainnya.
Baca juga : DPR AS Setuju Biayai Iron Dome Israel
Georgieva, seorang Bulgaria yang merupakan mantan ekonom Bank Dunia dan pejabat Komisi Eropa, telah membantah tuduhan dalam laporan WilmerHale, dengan mengatakan pekan lalu bahwa tuduhan itu tidak benar.
Dewan eksekutif IMF sedang melakukan tinjauannya sendiri atas tuduhan tersebut dan telah menekankan pentingnya hal itu terkait dengan melakukan tinjauan yang menyeluruh, objektif dan tepat waktu.
Seorang juru bicara IMF menolak mengomentari editorial The Economist.
Seorang juru bicara Departemen Keuangan AS juga menolak berkomentar di luar pernyataan Departemen Keuangan sebelumnya bahwa mereka sedang menganalisis temuan serius dalam laporan WilmerHale.
Anggota parlemen mencari jawaban
Partai Republik di Kongres AS yang kritis terhadap pekerjaan Georgieva di IMF telah berhenti menyerukan pemecatannya.
Sebaliknya, tiga anggota Partai Republik dari subkomite keamanan nasional dan pembangunan House Financial Services mengirim surat kepada Menteri Keuangan AS Janet Yellen meminta dia melaporkan ke Kongres tinjauan Departemen Keuangan tentang masalah tersebut.
Perwakilan Andy Barr, French Hill dan Anthony Gonzalez meminta Yellen untuk memasukkan informasi tentang interaksi Georgieva dengan pejabat IMF Tiongkok dalam diskusi tinjauan kepemilikan saham dan selama proses pengambilan keputusan untuk alokasi cadangan moneter IMF senilai US$650 miliar bulan Agustus yang dikenal sebagai Penarikan Khusus Hak untuk semua negara anggota IMF. Tiongkok menerima SDR baru senilai sekitar US$42 miliar.
“Tiongkok merasa berhak untuk berbicara lebih banyak tentang bagaimana organisasi-organisasi internasional ini beroperasi, kurangnya komitmennya terhadap nilai-nilai multilateral menunjukkan mengapa hal itu tidak boleh diizinkan,” tulis para anggota parlemen.
Mereka juga meminta Yellen untuk memastikan integritas data yang ketat dan transparan dalam laporan IMF dan Bank Dunia. (Straitstimess/OL-2)
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PADA akhir April lalu, dana moneter internasional (IMF) merilis data perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini dan 2025 masing-masing sebesar 3,2%.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia patut bersyukur telah mampu menghadapi berbagai krisis yang ada di dunia saat banyak negara lain menjadi 'pasien' dari dana moneter internasional (IMF).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
IMF meningkatkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2024, namun tetap memperingatkan tentang risiko inflasi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Peringkat ini mencerminkan peningkatan biaya hidup yang signifikan, dengan harga yang meningkat dengan rata-rata 7,4% selama setahun terakhir di 173 kota besar.
Anies mengatakan Pemprov DKI ingin mendorong pemanfaatan sejumlah aplikasi perlindungan diri. Sebelumnya, telah diluncurkan aplikasi perlindungan untuk perempuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved