Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DANA Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia mengaku siap untuk menyediakan dana darurat bagi negara yang membutuhkan pendanaan untuk melawan penyebaran virus korona COVID-19.
Hal itu menyusul kekhawatiran terjadinya dampak ekonomi skala global akibat virus yang kini ada di 44 negara dan berdampak besar terhadap perekonomian sejumlah negara, seperti Tiongkok yang jadi pusat penyebaran.
Juru Bicara IMD Gerry Rice mengaku belum satupun negara meminta bantuan kepada institusinya terkait virus korona.
"Tapi kami menyiapkan rencana cadangan. Kami punya berbagai variasi instrumen finansial yang bisa digunakan," kata rice dikutip dari AFP.
Bantuan pendanaan itu, ujar Rice pernah dikucurkan saat virus Ebola merebak beberapa tahun lalu.
Baca juga : Infeksi Virus Korona di Korsel, KBRi Seoul Tutup Sementara
"Kami memang menyediakannya untuk situasi darurat, bisa untuk melawan epidemi atau menanggulangi bencana alam," ujarnya.
Di sisi lain, IMF dan Bank Dunia masih menunggu kepastian terkait gelaran rutin pertemuan April yang akan diadakan di Washington, Amerika Serikat.
Pertemuan itu biasanya melibatkan ribuan orang yang terdiri dari aktivis, pakar ekonomi, dan investor. Rice mengaku terus memantau situasi saat ini.
"Tapi kami percaya diri bagaimanapun format pertemuan itu, kami akan menghasilkan sebuah pertemuan yang efektif," tegas Rice.
Meski demikian, Pusat Pengendalian Penyakit AS (USDC) memprediksi wabah korona akan segera mencapai daratan Amerika dan mengimbau tidak ada acara yang melibatkan konsentrasi massa yang besar.
Otoritas kesehatan AS sendiri masih berupaya mencari penyebab merebaknya virus yang berasal dari pasar ikan di Wuhan, Tiongkok itu. (AFP/OL-7)
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PADA akhir April lalu, dana moneter internasional (IMF) merilis data perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini dan 2025 masing-masing sebesar 3,2%.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia patut bersyukur telah mampu menghadapi berbagai krisis yang ada di dunia saat banyak negara lain menjadi 'pasien' dari dana moneter internasional (IMF).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
IMF meningkatkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2024, namun tetap memperingatkan tentang risiko inflasi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
KEMENTERIAN Kesehatan menyebut tidak ada potensi mutasi virus covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 nanti. Saat ini, yang terbaru masih berasal dari varian omikron, yaitu JN.1.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved