Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Berkontribusi Pada Pertumbuhan

PEREKONOMIAN Indonesia pada kuartal kedua cukup terpukul akibat pandemi covid-19. Meski begitu sejumlah sektor mencatatkan pergerakan pertumbuhan positif di tengah situasi pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 5,32% secara year on year.

Namun, sejumlah sektor mampu menunjukkan performa. Misalnya, sektor informasi dan komunikasi tumbuh 10,88%, pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 4,56%, serta pertanian, kehutanan dan perikanan 2,19%.

Data tersebut menunjukkan gambaran bahwa kegiatan daur ulang serta pengelolaan sampah dan limbah memiliki nilai ekonomi yang besar dalam skala perekonomian nasional. Bahkan, di tengah kondisi pandemi, sektor ini mampu menunjukkan resilience (tangguh) dan tetap tumbuh positif.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengakui tantangan persoalan sampah di Indonesia masih sangat besar. Jumlah timbulan sampah pun, menurutnya, dalam setahun sekitar 67,8 juta ton, dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Untuk itu salah satu pendekatan yang harus dikembangkan agar pengelolaan sampah berkelanjutan dengan pendekatan circular economy
(ekonomi melingkar). Hal itu membuat pengelolaan sampah termasuk daur ulang sampah plastik menjadi solusi penting dalam mengurangi sampah plastik.

“Pengelolaan berkelanjutan membuat siklus pakai plastik tidak lagi berakhir pada tempat pembuangan sampah serta dapat kembali dimanfaatkan dalam bentuk bahan daur ulang, listrik, dan bahan bakar,” kata Siti Nurbaya, beberapa waktu lalu.

Ia mengemukakan dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan. Siti juga menilai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang telah berjalan dengan baik dan dipandang sangat penting guna menangani masalah sampah.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien menuturkan, Kementerian LHK menargetkan kapasitas pengolahan sampah pada 2025 mencapai 100%. Pada masa itu, ditetapkan target masyarakat memilah sampah mencapai 50% untuk semua jenis sampah plastik.

“Karena itu, pemilahan sampah dari sektor hulu memainkan peran penting dalam upaya mendaur ulang sampah dengan prinsip 3R yakni reduce, reuse serta recycle,” tutur Vivien.

Kementerian LHK, terus melakukan edukasi pemilahan sampah dengan prinsip 3 R kepada masyarakat. “Melalui konsep circular economy, sampah plastik dapat diolah jadi plastik kembali dan produk lain yang bermanfaat. Untuk melakukannya pun tidak sulit, cukup pilah sampah Anda dari rumah. Pisahkan mana sampah organik dan nonorganik,” kata dia.

Tabungan

Sampah sampah yang dipilah tersebut nantinya dapat dikumpulkan dan dikelola bank-bank sampah yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Menteri LH No 13 tahun 2012, bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Bank Sampah terdiri dari Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI). BSU adalah satuan bank sampah terkecil di tingkat masyarakat, RT/RW, komunitas, beranggotakan perseorangan, didirikan dengan SK Lurah/Kepala Desa, Camat.

Adapun BSI merupakan bank sampah tingkat kab/kota, beranggotakan BSU, didirikan dengan SK kepala dinas atau bupati/wali kota.

Sampah yang terkumpul nantinya akan dipisah, sampah organik dibuat menjadi kompos sedangkan sampah plastik (PET botol) dapat dijual kembali untuk di daur ulang.

Masyarakat mendapatkan uang dari penjualan sampah plastik mereka dan disimpan layaknya tabungan. Nantinya masyarakat dapat mengambil uang tersebut untuk kebutuhan mereka.

Bila merujuk data KLHK, keberadaan bank sampah di masyarakat terus meningkat, baik secara jumlah, nasabah, maupun pengelolaan kapasitas sampahnya.

Sejak 2014, bank sampah hanya berjumlah 1.172 unit dengan peserta sebanyak 99.634. Jumlah tersebut terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada 2019 jumlahnya mampu mencapai 8434 unit bank dengan peserta sebanyak 259.224 orang.

Secara sebaran wilayah bank sampah masih didominasi di Pulau Jawa dengan 6.215 unit bank sampah. Untuk luar Jawa ialah di daerah Sulawesi dan Maluku sebanyak 740 unit, Sumatra 652, Kalimantan 545, Bali dan Nusa Tenggara 180 serta Papua 102.

Pada 2019, jumlah sampah yang diolah telah mencapai 3,38 juta ton per tahun. Omsetnya pun tidak sedikit, per bulannya mencapai Rp3,8 miliar dan secara tahunan mencapai Rp45,8 miliar per tahun.

Menyikapi angka pertumbuhan pengelolaan sampah sebagai sektor yang tumbuh positif di kuartal II 2020, Wilda selaku pelaku dari bank sampah melihat adanya sejumlah faktor yang mendorong hal tersebut.

Salah satunya karena ada kesadaran dunia usaha maupun masyarakat akan sampah seiring antisipasi dalam hal kesehatan. Ia pun menilai jasa pengelolaan sampah terus bergerak selama pandemi.

Dalam hal pengelolaan sampah nonorganik, seperti plastik, logam, kaca dan kertas dapat menjadi sumber daya alternatif yang bisa diandalkan mengantisipasi keterbatasan impor bahan baku.

Begitu juga pengelolaan sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak yang dapat menjadi alternatif dengan harga terjangkau di tengah kesulitan bahan baku impor.

Terdampak covid-19

Terlepas dari pertumbuhan pengelolaan sampah, sektor ini pun tidak lepas dari dampak pandemi covid-19.

Para pekerja di persampahan, seperti pemulung, bank sampah, industri kecil daur ulang dan lainnya dapat dikategorikan sebagai bidang padat karya sampah.

Sektor padat karya sampah ini telah menyerap tenaga kerja yang besar yang terus mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk ekonomi sirkular baik itu dalam hal edukasi maupun mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Secara total, terdapat lebih dari 3,9 juta kepala keluarga dan pekerja UKM persampahan yang memerlukan dukungan selama pandemi covid-19. Sayangnya, saat ini oleh Kementerian Koperasi dan UKM sektor ini masih belum masuk sebagai target group dari penerima manfaat bantuan pemerintah bagi pihak yang terdampak covid-19.

Kondisi pandemi ini pun secara tidak langsung memukul kondisi para pemulung. Para pemulung saat ini tidak dapat mendapatkan hasil sebagaimana sebelumnya karena berbagai pembatasan.

“Akibat pandemi harga botol plastik sempat jatuh, meski saat ini sudah mulai membaik. Tetapi hanya bisa untuk menyambung hidup saja,” kata Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Pris Polly Lengkong

Sedangkan untuk kertas, menurutnya, saat ini permintaan dari industri memang tinggi. Kertas bekas menjadi penyelamat bagi para pemulung di saat harga plastik botol jatuh.

Namun, Pris menuturkan untuk mendapatkan suplai kertas bekas saat ini cukup susah. Hal itu lantaran banyak pembatasan untuk aktivitas
mereka.

Misalnya, akibat covid-19 perumahan kelas atas yang umumnya bisa dimasuki pemulung kini aksesnya tertutup. Begitu pula di perkampungan yang akibat covid tidak banyak yang memiliki kegiatan ekonomi.

Kesulitan lain dalam memulung kertas disebutkan Pris, kertas bekas lebih sulit disortir. Hal itu membuat para pemulung lebih memilih
menjual secara glondongan atau kertas campur.

“Harga kertas HVS tentu lebih mahal bila dibandingkan dengan kardus. Namun mengumpulkannya pun tidak bisa banyak,” ungkap Pris.

Ia pun berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi dari para rekan-rekan pemulung yang terdampak langsung pandemi covid-19. (Dro/S1-25)