Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi, sungguh memprihatinkan. Tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi kurang luas, tidak sesuai dengan jumlah jemaah yang mestinya ditampung. Akibatnya, jemaah di dalam tenda berdesak-desakan, ada yang tidur sambil duduk berhimpitan, ada yang terlelap sambil menekuk badan.
Sebagian jemaah yang tidak kebagian tempat, terpaksa tidur bergelimpangan di lorong luar tenda, beralaskan apa saja yang penting bisa istirahat melepas lelah. Suasana di Mina mirip barak pengungsian sehingga para tamu Tuhan merasa tidak nyaman.
Rombongan Tim Pengawas Haji DPR RI yang meninjau lokasi di Mina, Senin (17/6) kaget menyaksikan kenyataan itu. Kedatangan Timwas DPR langsung disambut keluh kesah jemaah haji.
Baca juga : Pemerintah Arab Saudi Perketat Akses Menuju Armuzna Menjelang Puncak Haji
Dedi Karyadi, jemaah haji kelompok terbang 49 asal Kota Bogor, mengungkapkan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jemaah.
“Artinya jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. Ruang gerak kita tidak ada 1 meter. Itu pun masih tidak bisa menampung jamaah karena tendanya sangat sempit, Pak. Di dalam kita penuh sesak. Terpaksa ada yang tidur di luar tenda. Kita juga giliran tiap dua jam bergantian tidur di dalam tenda,” tutur jemaah haji bimbingan KBIH Yayasan Perbendaharaan Haji Bogor itu di Maktab 44 Mina.
Di maktab tersebut, Timwas Haji DPR menyaksikan langsung bagaimana sepanjang lorong dipenuhi jemaah haji yang tidur dengan alas seadanya berjejer di tepi luar tenda karena di dalam tenda sudah tak ada lagi ruang kosong. Rasa kantuk dan lelah membuat mereka bisa tidur nyenyak, tak terusik oleh lalu lalang jemaah yang lewat.
Baca juga : DPR Berharap Jemaah Meninggal di Tanah Suci Diharapkan Berkurang
“Kami menyesalkan buruknya pelayanan jemaah di Mina ini. Akibat tenda di bawah kapasitas, terpaksa sebagian jemaah berbaur antara jemaah laki-laki dan perempuan tanpa pembatas. Tidur di luar tenda juga sangat tidak baik untuk kesehatan jemaah haji, lebih-lebih buat jemaah kita yang lanjut usia. Kemenag harus lakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki persoalan ini,” kata anggota Timwas Haji DPR H Wisnu Wijaya Adiputra, Selasa malam (18/6).
Ternyata, menurut Wisnu, Timwas Haji DPR menemukan persoalan tenda di bawah kapasitas tidak hanya menimpa jemaah haji reguler tapi juga jemaah haji plus, bahkan lebih parah. Di Maktab 111 tempat jemaah haji plus bermukim, kata dia, tenda jemaah haji plus berkapasitas 80 orang terpaksa ditempati 1.200 orang.
Timwas Haji DPR juga mendapati adanya jemaah yang diusir dari tenda akibat penempatan tenda jemaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Mereka terpaksa meninggalkan tenda karena hak-haknya tidak bisa terpenuhi karena salah tempat. “Semestinya tidak akan terjadi kalau Kemenag bisa mengantisipasi sejak awal,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Baca juga : Komisi VIII DPR Dukung Penyelenggaraan Haji 2023 Ramah Lansia
Toilet Kotor Tak Ramah Lansia
Selain masalah tenda yang tidak memadai, Timwas Haji DPR juga menyoroti fasilitas toilet yang kotor. Tisu dan pembalut perempuan tampak berserakan di mana-mana. Jumlah toilet yang terbatas membuat jemaah harus antre panjang berjam-jam untuk bisa menunaikan hajatnya. “Bahkan ada yang pingsan karena lama menunggu,” ujar Wisnu.
Secara khusus, imbuh dia, Timwas Haji DPR mengkritisi jumlah toilet di Mina yang kurang dan tidak ramah lansia, seperti kasus di Arafah. Dari 10 toilet yang ada ternyata hanya ada satu toilet duduk.
Baca juga : DPR: Sulit Tiba-tiba Menambah Kuota Haji untuk Indonesia
“Padahal 30% dari jumlah jemaah haji Indonesia adalah jemaah lansia. Mestinya dari 10 toilet itu setidaknya ada tiga toilet duduk supaya memudahkan jemaah lansia melepaskan hajatnya,” ujarnya.
Akibat keterbatasan jumlah toilet tersebut, Timwas Haji DPR mendapatkan laporan beberapa jemaah asal Kabupaten Bandung Barat di Maktab 76 Mina, terpaksa buang air kecil di sebelah tenda karena sudah tidak bisa menahan hajatnya. Ini dikarenakan antrean di toilet cukup panjang dan butuh waktu menunggu dua jam, terutama di pagi hari, sore hari dan saat menjelang waktu salat wajib.
“Mirisnya, kejadian pipis dekat tenda ini tidak hanya dialami jemaah laki-laki, tapi juga jemaah perempuan. Timwas Haji DPR meminta agar Kemenag melakukan evaluasi besar-besar terhadap persoalan-persoalan yang muncul pada musim haji tahun ini dan serius melakukan langkah-langkah konkret untuk perbaikan layanan haji tahun depan,” pungkas Wisnu. (RO/P-5)
Hingga 29 April 2026, sebanyak 122 kelompok terbang (kloter) atau 47.834 jemaah telah diberangkatkan menuju Tanah Suci.
Ia memastikan bahwa kondisi para korban terus dipantau secara intensif oleh petugas, dengan seluruh kebutuhan medis maupun logistik telah terpenuhi.
Emirat Arab resmi umumkan keluar dari OPEC dan OPEC+ mulai 1 Mei. Langkah strategis ini diambil di tengah krisis energi akibat konflik di Selat Hormuz.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Di sisi lain, layanan kesehatan di Daerah Kerja Madinah juga terus dioptimalkan. Tercatat 1.373 jemaah menjalani rawat jalan.
Arab Saudi intensifkan diplomasi di Libanon melalui Perjanjian Taif untuk melucuti senjata Hizbullah di tengah goyahnya gencatan senjata Israel-Hizbullah.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved