Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERMASALAHAN sanitasi dan ketersediaan air bersih masih perlu menjadi perhatian serius di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahkan mengungkapkan saat ini di Indonesia air minum dan sanitasi yang layak di Indonesia baru mencapai 10%.
“Itu menjadi tantangan tersendiri. Air minum dan saitasi yang layak kita belum sampai 10%, kalau mau optimis 11% sampai 12% tingkat air minum dan sanitasi yang aman di Indonesia,” kata Profesor Bidang Teknik Lingkungan Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Ignasius Sutapa saat wawacara dengan Media Indonesia, Selasa (21/5).
Saat ini, penyediaan air bersih di seluruh Indonesia sebagian besar masih dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sementara itu, banyak kendala yang dihadapi untuk meningkatkan jasa layanan air bersih kepada masyarakat, seperti kendala cuaca hingga pendanaan.
Baca juga : Air untuk Kesejahteraan
Belum lagi, kata dia, wilayah-wilayah yang sumber airnya dari air gambut, air payau maupun air banjir, yang dikategorikan sebagai air baku marjinal. Atau Air baku yang di bawah standar bersih untuk sanitasi dan konsumsi.
“Di wilayah-wilayah itu biasanya pasti masyarakat tidak punya akses air bersih dan air minum. PDAM belum sanggup mengolah karena instalasinya tidak didesain untuk air-air tersebut,” ucap dia.
Karenanya, menurut dia, implementasi teknologi penting diterapkan pada pengelolaan air di Indonesia guna memberikan akses air minum dan sanitasi yang layak kepada masyarakat.
“Ke depan, kalau bisa pengembangan teknologi dan perlu pemanfaatan internet of things. Tata kelola berbasis teknologi perlu digunakan semakin masif ke depan,” ucap Ingnas. (Ata/P-5)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tengah mempercepat penyediaan air bersih dan air minum perpipaan 100% pada 2030.
PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Wae Mbeliling di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki piutang terhadap pelanggannya mencapai Rp2,66 miliar per juni 2024.
WARGA Kota Depok mengeluhkan suplai air PDAM Tirta Asasta macet total. Akibatnya, warga terpaksa membeli air setiap hari dengan mengeluarkan uang Rp180 ribu per galon ukuran 100 liter.
Pemerintah pusat sudah mengamanatkan akses air bersih untuk kebutuhan minum masyarakat di wilayah perkotaan ditargetkan sebesar 80%. Sementara di wilayah perdesaan, targetnya sebesar 60%.
Kejadian itu terjadi, Jumat (24/5) sekitar pukul 20.00 WIB dan mengakibatkan 25 ribu pelanggan perusahaan umum daerah air minum Tirta Sukapura terdampak.
Ada berbagai indikator yang menjadi penilaian kinerja. Salah satunya pengelolaan keuangan yang sebelumnya sudah diaudit akuntan publik.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang (Tangsel) melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah berhasil membangun sebanyak 2.400 tangki septik untuk masyarakat dalam kurun waktu 2023- 2024.
Program WASH+ mengintegrasikan solusi inovatif di bidang air dan sanitasi.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons Gibran Rakabuming Raka yang blusukan ke wilayah Senen, Jakarta Pusat. Heru mengaku telah memberikan izin
Sekitar 6.000 rumah dari total 36 ribu rumah di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masuk kategori tidak layak huni.
Program ini bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti sanitasi, stunting pada anak-anak, dan kurangnya akses pendidikan serta pelatihan keterampilan.
Forum WWF Ke-10 di Bali menyerukan agar pemerintah daerah dan sektor swasta lebih proaktif dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved