Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AIR merupakan salah satu sumber kehidupan yang amat penting. Itulah sebabnya air kemudian diposisikan sebagai bagian daripada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ke-6 (Sustainable Development Goals/SDGs).
Kendati demikian, saat ini tercatat sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses ke air minum dan mengalami kelangkaan air. Penguasaan sepihak sumber daya air bisa menjadi akar penyebab konflik dan perang di beberapa belahan dunia.
Oleh sebab itu, melalui Forum Air Dunia (World Water Forum/WWF) ke-10, pemerintah, parlemen, kalangan swasta, dan masyarakat sipil akan berkumpul membahas mengenai pengelolaan air, pada 19-21 Mei 2024, di Bali.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani akan Memimpin Pertemuan Parlemen di Forum Air Dunia ke-10
Seiring World Water Forum yang ke-10 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bekerja sama dengan Forum Parlemen se-Dunia (Inter-Parliamentar Forum/IPU), akan menjadi tuan rumah dari sesi pertemuan antar parlemen se-dunia mengenai air, 19 - 21 Mei 2024.
Pertemuan parlemen se-dunia ini merupakan bagian dari rangkaian acara World Water Forum yang ke-10, khususnya Parliamentary Process, dimana parlemen memiliki perspektif dan peran yang sangat penting dalam perumusan legislasi dan anggaran terkait dengan kebijakan pengelolaan air. Pertemuan ini akan mengambil tema “Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity”.
Sebanyak 36 delegasi parlemen dari berbagai negara dan sejumlah perwakilan organisasi regional dan internasional akan menghadiri rangkaian kegiatan pertemuan parlemen dalam rangka WWF yang ke-10. Delegasi akan menghadiri jamuan makan malam oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo di Garuda Wisnu Kencana mengawali dimulainya rangkaian pertemuan WWF yang ke-10 pada tanggal 19 Mei.
Baca juga : Tingkatkan Kualitas Asesmen Sistem Pengamanan Guna Dukung Keamanan WWF Ke-10
Kemudian sesi khusus parlemen akan dibuka keesokan harinya pada 20 Mei Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, kemudian Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Dr. Fadli Zon dan juga Presiden Dewan Air Dunia (World Water Council/WWC) Loic Fauchon.
Delegasi akan berdiskusi, berbagi pengalaman dan bertukar pandangan mengenai perumusan legislasi mengenai air melalui empat sesi pleno. Masing-masing sesi akan membahas mengenai air dan keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, inovasi dan akses yang lebih inklusif untuk semua pihak, serta bagaimana perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber air di seluruh dunia.
Pertemuan juga akan membahas mengenai bagaimana diplomasi dapat berperan untuk memajukan kerja sama dalam pengembangan teknologi pengelolaan air.
Baca juga : Tuan Rumah Word Water Forum, Indonesia Dorong 3 Hal Ini dalam Pengelolaan Air di Tengah Krisis Iklim
Selama pertemuan delegasi dari parlemen negara-negara sahabat tersebut juga akan dikenalkan pada kearifan lokal Indonesia terkait dengan pengelolaan air di masyarakat, yang telah ada dan berjalan sejak dulu.
Sejumlah ahli mengenai pembangunan berkelanjutan dari badan-badan PBB dan beberapa organisasi internasional yang fokus pada isu-isu pembangunan global akan didaulat untuk menjadi panelis, dalam rangka memperkaya cakrawala para delegasi.
Pertemuan akan menghasilkan dokumen politik yang akan menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dan para anggota parlemen dalam merumuskan bersama solusi serta menghasilkan komitmen politik untuk perbaikan pengelolaan air dan memfasilitasi akses yang lebih mudah di seluruh dunia terhadap air dan sanitasi.
WWF adalah forum terbesar di dunia yang berbicara mengenai pentingnya air untuk kehidupan manusia, dari perspektif kebijakan. Forum ini diadakan setiap tiga tahun untuk mempertemukan para pengambil kebijakan (pemerintah dan parlemen), para
pemimpin bisnis, LSM, lembaga donor, dan organisasi internasional untuk berdialog dan bertukar pandangan, informasi dan pengetahuan mengenai isu-isu terkini dan informasi terkait air global.
Peran masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan WWF kali ini. Masyarakat Indonesia khususnya Bali, diharapkan dapat berkontribusi dalam mengenalkan kearifan lokal terkait air dan lingkungan hidup kepada para peserta
forum. Disamping itu masyarakat juga dapat menjadi peserta pameran ataupun menghadiri workhop berbagi ide dan gagasan terkait dengan pengelolaan air. (Z-3)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kedua negara mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi prinsip-prinsip perancangan perkotaan yang ramah air.
Inisiasi tersebut telah disepakati dalam deklarasi menteri yang diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh negara-negara di dunia.
Pentingnya percakapan transdisipliner dalam menjawab tantangan pengelolaan sumber air sekarang ini.
Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) menyoroti dua langkah penting untuk mencegah kelangkaan musiman, kekeringan, dan bencana air
Diplomasi air (hydrodiplomacy) perlu diperkuat untuk membantu isu air selalu mendapat tempat dalam pembahasan global.
Pengelolaan air yang tepat, kata Presiden Joko Widodo sangat diperlukan karena air sangat berharga bagi kehidupan manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved