Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Periset Iklim dan Atmosfer dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Eddy Hermawan mengakui bahwa upaya modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi udara di DKI Jakarta belum maksimal. Itu terjadi lantaran kondisi awan yang belum matang dan durasi modifikasi yang singkat.
"Belum tepat untuk penyemaian baik dari segi awan maupun arah. Kecepatan angin juga tidak mendukung," ujar Eddy di Jakarta, Rabu (30/8).
Peneliti Ahli Utama itu mengungkapkan hujan yang mengguyur Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selama beberapa hari terakhir bukan hasil dari modifikasi cuaca. HUjan itu dipicu oleh Siklon Tropis Saola yang berada di Filipina.
Baca juga: Inilah Dampak Berolahraga di Luar Rumah Saat Kondisi Udara Buruk
Siklon Tropis Saola memiliki kecepatan angin maksimum sebesar 85 knot atau setara 155 kilometer per jam dengan tekanan udara minimum sebesar 955 miliar.
"Badai itu menarik awan dan uap air dari berbagai tempat dengan cepat, salah satunya dari perairan selatan Pulau Jawa," tuturnya.
Baca juga: Demi Kurangi Polusi, IESR Setuju Pertalite Dihapuskan
Eddy juga menyoroti upaya pemerintah yang menyemprotkan air dari gedung-gedung tinggi untuk mencuci udara agar kadar polusi turun. Menurut dia, cara itu bisa dicoba karena tidak ada lagi solusi instan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.
"Kalau menunggu Jakarta diguyur hujan, kita tunggu monsun Asia mulai masuk atau kapan Indian Ocean Dipole (IDO) itu mulai mendekati fase netral," imbuh Eddy.
Fenomena osilasi suhu air permukaan laut atau Dipol Samudra Hindia bergerak ke posisi netral baru akan terjadi pada akhir Desember, Januari, dan Februari 2024.
Edy meyakini dampak El Nino masih cukup kuat terasa di Indonesia bahkan hingga Maret, April, dan Mei 2024.
"Ini yang perlu kita waspadai. Memang sifat El Nino kali ini tidak kuat, tetapi durasinya cukup lama sekitar 9-12 bulan," tandasnya. (Z-11)
Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-2 terburuk di dunia dengan angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
Kualitas udara Jakarta tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif pada Senin (22/7) pagi ini seperti dinyatakan dalam laman IQAir, Msyarakat disarankan mengenakan masker saat keluar rumah.
Konsentrasi PM 2.5 di Jakarta saat ini setara 12,2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kualitas udara di Jakarta pada Selasa (16/7) pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dan Jakarta menduduki peringkat keenam sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di Jakarta pada Senin (15/7) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki posisi kelima sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di DKI Jakarta kembali menjadi salah satu yang terburuk di dunia atau masuk kategori tidak sehat setelah beberapa hari sebelumnya membaik.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan pengetahuan lokal memainkan peran krusial dalam membangun ketahanan komunitas menghadapi bencana.
Sehingga yang paling aman dan idea, lokasi lahan restorasi mangrove harus milik instansi pemerintah dan hutan mangrove tersebut bisa dijadikan lokasi wisata alam.
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved