Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AHLI gizi dari Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Sri Anna Marliyanti menyebutkan masalah penanganan stunting/tengkes di Indonesia saat ini adalah mengenai komunikasi dalam kolaborasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah pusat/daerah, hingga pihak swasta.
"Masalahnya adalah kalau saya lihat kolaborasi komitmen dan juga konvergensi antara program, mungkin yang tidak sama begitu di masing-masing level untuk semua provinsi," kata Sri dalam acara Executive Forum oleh Media Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (20/7).
Sehingga ada provinsi yang angka stuntingnya tinggi dan ada juga provinsi yang stuntingnya sudah di bawah standar WHO yakni di bawah 20 persen.
Baca juga: Komunikasi Publik Jadi Kunci Pengentasan Stunting
"Mungkin kita perlu elaborasi dan juga perhatikan bagaimana komitmen pemimpinnya, visi, dan misi, dari mulai bawah sampai atas di semua level," ujarnya.
Kemudian juga kolaborasinya bagaimana dan konvergensinya dengan pihak-pihak yang memiliki visi sama untuk menurunkan prevalensi stunting di setiap daerah.
Baca juga: Penghapusan Mandatory Spending UU Kesehatan, Menkes: Fokus pada Hasilnya bukan Uangnya
"Saya melakukan beberapa penelitian memang kadang-kadang ada program penurunan stunting yang enggak sinkron untuk konvergensinya sehingga mungkin ini barangkali perlu juga meningkatkan kolaborasi, komitmen, dan konvergensi," ucapnya.
Provinsi dengan angka stunting yang masih tinggi diharapkan mau untuk belajar dari provinsi yang angka stuntingnya sudah di bawah 20 persen. (Iam/Z-7)
Di UEU sendiri Jurusan Ilmu Gizi memiliki 6 konsentrasi dan peminatan.
Dokter spesialis penyakit dalam Rudy Kurniawan mengatakan sarapan dengan karbohidrat tetap diperlukan untuk membantu mempersiapkan metabolisme tubuh.
Penelitian menunjukkan bahwa anak yang menerima nutrisi dan stimulasi yang tepat selama 1000 HPK memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dan keterampilan sosial yang lebih baik.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Yang perlu kita jaga adalah kualitas tanahnya, kualitas lingkungannya, sehingga tumbuhan atau hewan tersebut bisa terjaga kualitasnya saat kita makan.
CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah S Saminarsih, mendorong pemerintah untuk membuat petunjuk teknis dalam program Makan Bergizi Gratis.
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) seharusnya didudukkan dalam porsi yang benar dan tepat. Masalah kesehatan anak Indonesia tidak hanya soal gizi tetapi juga penyakit tidak menular (PTM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved