Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTORAT Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, menggelar Kick-Off Garnas Buana Award 2022, di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (24/11/2022).
Kegiatan Garda Nasional Bumi dan Bencana (Garnas Buana) Award 2022 sebagai embrio penyemangat bagi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) se-Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mendukung terselenggaranya Layanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di daerah secara optimal di tengah keterbatasan dan tantangan yang cukup besar saat ini.
Urusan Bencana merupakan urusan wajib layanan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sebagai dasar rujukan dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana.
Dasar kebijakan tersebut diperkuat dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga penerapan SPM dapat dilakukan lebih terarah.
“Pemenuhan SPM, terutama bencana, perlu dikuantifikasikan pengukurannya. Sistem penilaian dilakukan secara online dengan yang dibuktikan dengan eviden sebagai lampirannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan mutu kepada publik, dengan mengkuantifikasikan Standar Pelayanan Minimal-nya," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, saat membuka secara resmi Garnas Buana Award 2022.
Dalam kegiatan Garnas Buana Award Tahun 2022 terdapat beberapa kategori penghargaan yang akan diserahkan kepada Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Kategori tersebut meliputi: Garda Buana Utama, yang akan diberikan kepada 3 kabupaten/kota dengan eviden terbaik secara agregat pada 3 (tiga) jenis layanan SPM meliputi: Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); Gladi dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; serta Pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE) korban bencana.
"Semoga pemenang Garda Buana Utama ini akan menjadi wajah penanggulangan bencana Indonesia di dunia internasional,” lanjut Safrizal mendorong para pemerintah daerah agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses penilaian.
Kategori kedua Garda Siap Sigap Literasi, akan diberikan kepada 2 kabupaten/kota yang memiliki eviden terbaik dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dalam kerangka pelayanan informasi rawan bencana.
Kategori ketiga Garda Siap Sigap Aksi, akan diberikan kepada 2 kabupaten/kota yang memiliki eviden terbaik dalam pelaksanaan gladi, berdasarkan kerangka pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan.
Kategori keempat adalah Garda Siap Sigap Reaksi, yang akan diberikan kepada 2 kabupaten/kota dengan eviden terbaik dalam pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE) korban bencana, dalam kerangka pelayanan penyelamatan dan evakuasi.
Lebih lanjut, keberhasilan penerapan SPM di kabupaten/kota juga tidak terlepas dari peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) maupun peran Gubernur sebagai Kepala Daerah.
BPBD Provinsi wajib menyelenggarakan kewenangannya dalam penanggulangan bencana pada lingkup provinsi seperti menyusun KRB dan RPB, berperan aktif dalam tim penerapan SPM provinsi dan terlibat aktif dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi penerapan SPM provinsi serta mendorong kolaborasi dan kerjasama di wilayahnya.
Oleh karena itu, Garnas Buana Award 2022 akan menganugerahkan kategori Garda Siap Sigap Sakti kepada 3 provinsi yang dinilai berhasil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana. (OL-13)
Baca Juga: Dadakan Jadi News Anchor, Mentan SYL Bacakan Berita Bantuan Kemanusiaan
SELAMA lima tahun terakhir, 2019-2023, terjadi bencana hidrometeorologi sebanyak 18.081 kejadian, sebanyak 25% di antaranya merupakan peristiwa bencana angin puting beliung.
Salah satu upaya mencegah dampak bencana ialah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana).
Direktur Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Dr Sumarjaya menyampaikan Indonesia mempunyai pengalaman berharga dalam menyiapkan tenaga kesehatan cadangan saat menghadapi Covid-19.
SLG memberikan informasi mengenai potensi bahaya gempa bumi dan tsunami di daerah pelaksanaan. BMKG juga membantu pemerintah daerah setempat dengan memberikan Peta Bahaya Tsunami di lokasi.
Terjadi 1.277 kejadian kebakaran di Jakarta sejak Januari hingga Agustus 2023 atau 5 kebakaran di Jakarta setiap harinya.
Berdasar prakiraan BMKG, empat daerah di Sumsel bakal alami hari tanpa hujan (HTH) cukup lama mulai 21 hari hingga 60 hari.
Hal ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan dini dan kewaspadaan jika terjadi bencana di sekitar lingkungannya
Melalui uji kompetensi, BPBD berharap peningkatan SDM dan mitigasi bencana di Kalimantan Selatan.
Program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sangat tepat mengingat wilayah Garut yang rawan bencana memerlukan upaya mitigasi dari pemerintah dan masyarakat.
Potensi bahaya bencana yang terjadi di sekolah dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik maupun staf pendidik
Aktivitas Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan peningkatan. Kondisi ini ditandai dengan perubahan warna air danau di Kawah I Tiwu Ata Polo.
Pentingnya sistem peringatan dini bencana di berbagai belahan dunia yang kini menjadi pembahasan dalam High Level Panel di rangkaian World Water Forum ke-10.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved