Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERSATUAN Guru Besar Indonesia (Pergubi) menilai bahwa kualitas perguruan tinggi (PT) di Indonesia masih rendah. Hal itu dapat dilihat dari tingkat akreditasi PT dan program studinya.
"Kami ingin menyoroti termasuk akreditasi, bayangkan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia itu didominasi akreditasi C atau 'Baik' dibanding dengan perguruan tinggi yang 'Unggul' atau A. Dominasi akreditasi C atau 'Baik' ini indikasi kualitas perguruan tinggi masih rendah," ujar Sekjen Pergubi, Prof. Arief dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI, Kamis (17/11).
Berdasarkan data yang dihimpun Pergubi, hanya 95 PT dengan akreditasi A, 809 PT akreditasi B dan 1.291 PT akreditasi C. Kemudian ada 4 PT terakreditasi 'Unggul', 50 PT dengan akreditasi 'Baik Sekali' dan 464 PT akreditasi 'Baik'.
Baca juga: Wakil Presiden Ajak Warga Menggali Potensi Pasar Halal Global
Untuk prodi, juga didominasi akreditasi B dan 'Baik'. Tercatat sebanyak 4.373 prodi terakreditasi A, 12.224 prodi dengan akreditasi B dan 5.167 prodi terakreditasi C. Sementara prodi 'Unggul' sebanyak 125, 'Baik Sekali' 62 dan 'Baik' mencapai 1.740 prodi.
"Yang sangat kita khawatirkan masih banyak, ribuan PT yang belum terakreditasi atau belum mengajukan akreditasi, termasuk prodinya. Kalau hal itu terjadi dia tidak bisa meluluskan mahasiswanya. Itu adalah masalah besar," imbuhnya.
Menurut, Prof. Arief hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi Indonesia. Memang tidak bisa secara serta merta memperbaiki kualitas pendidikan tinggi tersebut, mengingat begitu banyaknya PT yang tersebar di Tanah Air. Lantas, dibutuhkan kebijakan jangka panjang yang tepat sehingga perlu ada road map pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan bahwa kualitas PT memang menjadi salah satu permasalahan bersama. Begitu banyak perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia yang mendidik mahasiswa dengan kualitas yang belum sesuai harapan.
"PTS sekarang mendidik 72% dari jumlah mahasiswa di Indonesia, tetapi dari sisi kualitas kita pahami kondisi PTS juga belum tentu mencapai grade yang diharapkan. Bahkan lebih banyak PTS pada level C," ungkapnya.
Dede pun menyoroti keberpihakan pemerintah pada PTS yang notabene memiliki 72% dari total mahasiswa seluruh Indonesia itu. Menurutnya, anggaran untuk PT di Kemendikbud-Ristek, sekitar 96% didominasi PTN dan hanya sekitar 4% untuk PTS.
"Kita pahami anggaran di Kemendikbud untuk PTN saja kurang lebih sekitar 96%, sementara untuk PTS hanya 4%. Padahal dari jumlah PT, swasta mendominasi, antara 90%-an itu adalah swasta dan 10% negeri," tutupnya. (H-3)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Universitas Trisakti ialah saksi mata perjalanan sejarah negara membangun peradaban pendidikan di Indonesia.
Pembatalan kenaikan UKT mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakan pengurangan subsidi atas biaya operasional kampus negeri.
Kenaikan UKT diperkuat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa ada kemungkinan kenaikan UKT yang akan dimulai tahun depan
Dengan status PTN BH, Trisakti akan mendapatkan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.
Rendahnya APK bisa diatasi oleh pemerintah dengan mengarahkan sebagian besar lulusan SMA/SMK sederajat untuk memilih kuliah jenjang diploma agar mudah masuk dunia kerja.
Universitas Lampung terus berbenah di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Ir Lusmelia Afriani dengan menargetkan menjadi PTNBH pada 2024 dan mengerek peringkat di jajaran universitas global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved