Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ASOSIASI Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) meminta pemerintah untuk memberi afirmasi pendidikan kedokteran. Pasalnya, biaya pendidikan kedokteran di Indonesia masih sangat mahal dan sulit terjangkau bagi calon mahasiswa dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
"Sebenarnya kami berharap ada semacam subsidi bantuan atau afirmasi dari pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran ini. Kita perlu memikirkan bagaimana ada pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis tetap berjalan dengan bantuan-bantuan afirmatif," kata Ketua AIPKI Pusat Prof. dr. Budu, PhD, Sp.M(K), M.Med.Ed dalam Muktamar XI AIPKI, Jumat (10/6).
Menurutnya, afirmasi merupakan jalan terbaik untuk memberi kesempatan yang merata kepada semua anak bangsa. Mengingat, negara tentu saja tidak bisa serta merta menyelenggarakan pendidikan kedokteran secara gratis.
"Saya kira itulah salah satu tugas dari AIPKI untuk mengkomunikasikan ke stakeholder terkait tentang banyaknya image tentang mahalnya biaya pendidikan kedokteran," imbuhnya.
Baca juga : Bantu PMI, Tugure Targetkan 100 Kantong Darah dari Pendonor
Budu mengakui mahalnya pendidikan kedokteran dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran itu sendiri. Akan tetapi, untuk mengakselerasi jumlah dokter di Tanah Air memang harus ada keberpihakan pemerintah.
"Untuk kebutuhan seperti Papua, Kalimantam memang pemerintah harus bisa intervensi," tambahnya.
Upaya afirmatif itu, kata dia, harus terus diupayakan. Meskipun sebenarnya sudah ada bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) untuk pendidikan kedokteran hingga penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berjenjang berdasarkan kemampuan orang tua. Lebih lanjut pihaknya mengimbau agar Fakultas Kedokteran untuk tidak menaikkan biaya pendidikan.
Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyurati Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) terkait mahalnya pendidikan dokter. IDI mengatakan biaya pendidikan dokter semakin tidak terkendali. (OL-7)
ORANG yang mengalami kecanduan judi online bisa diberikan tata laksana awal secara komprehensif dan pencegahan untuk kekambuhannya.
Saat ini jumlah dokter yang ada di Sumbar baru berjumlah 4.897 orang, sementara berdasarkan data BPS Tahun 2023, jumlah penduduk Sumbar sebanyak 5.757.205 jiwa.
"Kita juga tidak berani mengatakan itu penyebab kematian, tapi juga tidak bisa bilang bukan karena itu."
AIPKI turut mengambil sikap mengenai pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso. Para dekan FK yang bernaung di bawah AIPKI menyesalkan keputusan itu.
PEMERINTAH Korea Selatan mengeluarkan perintah kembali bekerja bagi para dokter pada Selasa (18/6).
Jumlah mahasiswa baru yang diterima UGM lewat jalur SNBT sebanyak 2.830 orang yang merupakan hasil seleksi dari jumlah pendaftar yang mencapai 91.926 orang peserta.
KUALITAS pendidikan yang baik merupakan tiang dan pondasi utama untuk membangun masyarakat yang mandiri. Salah satunya melalui program Beasiswa Sobat Bumi.
Sabrina Woro Anggraini, influencer dan Puteri Indonesia yang juga lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT) menjadi salah satu pembicara.
UT menargetkan APK tahun ini dan tahun depan mahasiswa UT dapatmencapai 750 ribu hingga 1 juta orang.
Sebanyak 825 PTS harus melakukan akreditasi tahun ini.
Kemendikbud-Ristek menegaskan bahwa program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk semester genap tahun akademik 2024/2025 tetap berjalan.
Universitas Nusa Cendana (Undana) menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Undana berhasil menduduki peringkat ke-133 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved