Sejumlah PTS Papua-Papua Barat Tinjau Implementasi MBKM Di Ukrida

PERWAKILAN sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) di lingkungan LLDIKTI XIV Papua dan Papua Barat, melakukan kunjungan ke Kampus Universutas Kristen Krida Wacana (Ukrida) di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (18/3). Kunjungan dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dijalankan oleh Ukrida.  

Dalam pertemuan tersebut Wakil Rektor I Bidang Pengembangan Akademik, Inovasi, Kerjasama dan SDM Ukrida dan sebagai penanggung jawab Program MBKM Ukrida, Dr. Lidia Sandra, S. Kom membagi pengalaman penerapan MBKM sejak tahap persiapan, pelaksanaan sampai hasil yang dicapai, serta diakui bahwa implementasi MBKM sangat dinamis. Dikatakan Ukrida dari segi lintas keilmuan memperoleh peringkat pertama penelitian dalam program MBKM dan pengalaman ini juga yang akan dibagikan bagaimana bisa memperoleh peringkat itu.

"Pemeringkatan diperoleh berdasarkan hasil seminar Pelaksanaan Program Penelitian implementasi kebijakan MBKM, dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS beberapa waktu yang lalu," jelasnya.

Dalam paparan selanjutnya Lidia Sandra mengatakan dasar perguruan tinggi melaksanakan kebijakan MBKM adalah Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Hak mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Atas dasar itulah Ukrida melakukan persiapan dan mengidentifikasi bahwa ada mata rantai yang putus antara kompetensi yang diajarkan dengan kebutuhan dan kemajuan di dunia kerja, atau bisa dikatakan bahwa esensi kebijakan MBKM karena mahasiswa belum siap memasuki dunia kerja.

"Karena itu, melalui MBKM mahasiswa mempersiapkan diri dengan memilih jalan yang sesuai passion. Keluar dari zona nyaman akan membuat mahasiswa lebih berkembang dan merasakan sensasi belajar langsung di dunia nyata," jelasnya.

Dikatakan, tidak ada batasan semester untuk memulai program MBKM. "Asalkan ada kesiapan dari diri para mahasiswa, kurikulum yang mendukung dan fleksibel, program MBKM bisa dilaksanakan," jelasnya.

Menurut Lidia Sandra, PR utama bagi kebanyakan kampus adalah membenarkan kurikulum. Kebanyakan kampus memulai dari semester 5, yang terpenting tidak ada masalah dalam mengkonversi dan menyetarakan, entah ke free form, structured form, ataupun Blended form.

"Dalam pelaksanaannya perlu membentuk Tim Satgas sebagai penanggung jawab yang bertugas membantu setiap langkah, mulai dari pendaftaran hingga mahasiswa mendapat pengumuman diterima, serta melakukan evaluasi dan pengawasan. Langkah implementasi pun tidak harus dilakukan semua, semakin sedikit justru semakin baik," jelas Lidia Sandra.

Dalam pertemuan yang berlangsung diketahui beberapa permasalahan dihadapi oleh PTS di lingkup LLDIKTI XIV Papua–Papua Barat, antara lain posisi persoalan adat di dalam pelaksanaan pendidikan, serta dalam mengimplementasikan MBKM, tetapi hanya memiliki 5 semester.  Selain itu ada masalah pembayaran dimana banyak mahasiswa memohon untuk melakukan pembayaran secara mengangsur.

Lidia Sandra mengatakan dengan senang hati Ukrida akan membantu, bahkan ada wacana melaksanakan pertukaran dosen. "Ukrida menempatkan diri dalam posisi mewujudkan semboyan Lead To IMPACT dalam membagi pengalaman, yang disambut dengan penuh apresiasi oleh saudara-saudara dari Papua," katanya.

Koordinator BKP Magang, Olfien Wilsyie Riruma mengatakan bahwa yang paling diminati mahasiswa adalah BKP Magang dan BKP Studi Indpenden. Memang sebelumnya harus sangat cermat dalam memahami aturan main dan mengkoordinasikannya dengan mahasiswa peserta.

Mahasiswa Ukrida peserta Kampus Mengajar MBKM, Vincent dan Tirza, juga membagi pengalamannya yang sangat berharga bisa mengikuti program  ini, terlebih pihak universitas sangat memberi dukungan dalam fasilitas serta kemudahan. Tantangannya adalah sekolah yang dituju dalam melaksanakan program Kampus Mengajar MBKM ini adalah yang belum terakreditasi, serta masih minim sarana dan prasarana. (RO/OL-15)