Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DEKAN Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Dr KH Muammar Bakry Lc menilai penguatan kebijakan pentaheliks Badan Nasional Penanggulangan dan Terorisme (BNPT) di tengah kontroversi budaya dan agama dibutuhkan.
Menurut dia, agama dan budaya bukanlah sesuatu yang pantas dipertentangkan. "Seharusnya kalau kita memahami esensi dari agama, maka antara budaya dan agama tidak pantas untuk dipertentangkan," ujar Muammar seperti dilansir Antara di Jakarta, Jumat (25/2).
Ia melanjutkan bahwasanya agama Islam sendiri khususnya telah menganjurkan dan memerintahkan kepada umat untuk senantiasa menjaga nilai-nilai baik yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini adat istiadat yang tumbuh di tengah masyarakat.
"Sehingga apa pun budaya dan nilai yang tidak bertentangan dengan nilai agama maka tidak perlu dipertentangkan," tegas Imam Besar Masjid Al Markas Al Islami Makassar itu.
Dewasa ini, pola infiltrasi kelompok radikal kian masif hingga telah menyentuh berbagai lini kehidupan, mulai dari pemerintahan hingga lembaga pendidikan yang kerap kali berusaha untuk menghilangkan nilai budaya dan kearifan lokal bangsa ini.
"Ini dikarenakan, ideologi radikalisme menyerang pikiran, sel saraf manusia yang menghasilkan pemikiran yang membenarkan aksi-aksi ke arah manipulasi agama, dan infiltrasi tersebut menjadi bagian dari upaya maksimal mereka, jihad," terang Muammar.
Menurut dia, perlu adanya pelibatan banyak komponen untuk menghalau laju infiltrasi kelompok radikal. Salah satunya melalui penguatan kebijakan pentaheliks yang dicanangkan BNPT.
"Saya kira semua komponen harus terlibat, semua lini dari semua lapisan masyarakat harus terlibat, dan kebijakan pentaheliks yang digagas BNPT ini bisa mempersempit ruang bagi pemikiran radikal ini agar tidak tumbuh subur di tengah masyarakat," ujarnya.
Konsep pentaheliks adalah penanggulangan ideologi radikalisme dan terorisme dengan kerja sama dan kolaborasi secara multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas, media hingga pelaku seni.
Dia menilai dalam penguatan kebijakan pentaheliks sekiranya juga perlu diperkuat juga dengan menumbuhkan semangat dan nilai-nilai kepada seluruh jajaran komponen dan pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Akademisi Sebut Konsep Pentaheliks Bisa Berhasil jika Sinergi Kuat
"Pertama, perlu ditanamkan keilmuan yang mumpuni, sehingga pemahaman itu bisa maksimal untuk nantinya disampaikan oleh stakeholder (pemangku kepentingan) kepada masyarakat. Harus memiliki kemampuan yang baik tentang literasi agama," terangnya.
Kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa masyarakat Indonesia ini adalah satu yaitu sebagai bangsa Indonesia dengan segala keragaman dan kebhinekaan yang dipersatukan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta kebudayaan yang khas.
"Kita punya ideologi Pancasila, hidup dalam kebinekaan, kita punya UUD 1945 dan budaya yang khas. Inilah yang harus dipahamkan dan diperkuat oleh kita semuanya," tegas pengajar ilmu fiqih di UIN Alauddin Makassar ini.
Di samping itu, pria yang juga Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ini juga menekankan pentingnya penanaman moderasi beragama demi memperkuat ketahanan bangsa dari ideologi transnasional yang mengancam.
"Kalau pemahaman moderasi beragama kuat dan ditopang dengan nilai kebangsaan dan budaya ya tentu semakin kuatlah kita sebagai orang Indonesia," ujar Muammar yang juga menjabat Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel ini.
Sebagai akademisi dan pemuka agama, Muammar setidaknya menyebutkan dua contoh peran yang dapat dilakukan oleh sesama rekan akademisi dan juga pemuka agama untuk ikut memperkuat kebijakan pentahelix ini.
"Berdakwah dengan baik, secara formal maupun nonformal. Menulis artikel di medsos, ini juga perlu masif. Karena jangan sampai ruang media sosial ini diisi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muammar juga menjelaskan mengenai program FKPT Sulsel yang kini secara masif terus melaksanakan penguatan kearifan lokal dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme di daerah.
"Kami di FKPT Sulsel terus berupaya melakukan penguatan kearifan lokal dengan terus bersinergi bersama masyarakat dan itu tidak boleh putus," jelasnya.
Terakhir, ia juga menyampaikan pesannya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran kebangsaan. "Kita harus solid sebagai orang Indonesia yang beragama. Karena apa pun agama kita, kita harus saling menghormati dan kembali lagi bahwa kita ini orang Indonesia," pungkasnya. (Ant/S-2)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah penyebaran paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa.
Perpanjangan Operasi Madago Raya merupakan upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulteng.
FILSUF sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno menyampaikan bahwa sesungguhnya Indonesia berhasil dalam konteks reformasi, seperti menyatukan keragaman dan berbagai pandangan yang ada.
Berdasar World Happiness Index, negara yang indeks kebahagiaannya tinggi pada umumnya justru level beragama masyarakatnya rendah.
POLISI Malaysia telah menangkap tujuh dari 20 orang yang diyakini sebagai anggota kelompok Jemaah Islamiyah (JI).
Penguatan pencegahan menjadi penting bila berkaca pada dinamika perkembangan radikalisme terkini.
Langkah ini dilakukan dengan menggelar pelatihan bagi dosen (Training of Trainers) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
Keberadaan Museum Nasional Penanggulangan Terorisme ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi penanggulangan terorisme.
Polisi Spanyol mengungkap jaringan propaganda yang menyerukan pengikutnya untuk menargetkan serangan ke pemai Real Madrid yang berlaga di Euro 2024.
Kepala BNPT Komjen Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan pagu anggaran BNPT 2025 yang telah ditetapkan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2024.
Dibutuhkan pendekatan secara holistik melalui pendekatan Pancasila, baik pendekatan secara ekonomi maupun sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved