Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERWAKILAN dari sembilan organisasi nonpemerintah yang berbasis di Papua Barat berbagi pengalaman dalam melaksanakan upaya-upaya konservasi dan pelestarian lingkungan di pesisir dan laut provinsi tersebut. Kesembilan organisasi tersebut adalah mitra-mitra penerima hibah Program Blue Abadi Fund (BAF). Kegiatab tersebut digelar di Manokwari, Selasa (14/12).
Lokakarya bertajuk “Sharing Pembelajaran Implementasi Program Blue Abadi Fund” ini diselenggarakan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), selaku administrator program, bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
"Tujuan utama dari lokakarya ini adalah sebagai forum bagi pembelajaran dari implementasi Program BAF sejak tahun 2017. BAF merupakan sebuah model pendanaan berkelanjutan yang bertujuan menyediakan arus pendanaan jangka panjang yang aman dan stabil guna mendukung kelestarian ekosistem dan spesies di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) melalui kegiatan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan," ujar Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf mewakili Program BAF
Adapun Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto menjelaskan, pengelolaan laut dan pesisir, berdasarkan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat program-program prioritas nasional. Program itu antara lain memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, hingga program peningkatan kualitas pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.
Sementara, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi yang menghadiri kegiatan secara daring, menyambut baik kegiatan ini, lalu meneruskan.
“Lokakarya ini dapat mendorong dan memperkuat pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia pada umumnya, dan Provinsi Papua Barat pada khususnya, kemudian juga menyebarkan pembelajaran praktik terbaik dari pelaksanaan kegiatan," ujar Andi.
Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Barat, Jacobis Ayomi, M.Si., menegaskan, pihaknya berkomitmen atas pengelolaan modal alam secara lestari dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, menurut Jacobis, dibutuhkan kemitraan yang strategis dengan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional, dan global. "Terima kasihn atas dukungan dari berbagai pihak yang mendukung program konservasi di wilayah BLKB Papua Barat, terkhusus USAID-Indonesia dan lembaga donor lainnya yang tergabung dalam Program BAF," ujarnya.
Sebagai informasi, lokakarya ini, selain merupakan berbagi pembelajaran dari implementasi program BAF yang telah berjalan semenjak 2017, sekaligus juga sebagai bentuk apresiasi kepada USAID-Indonesia. USAID-Indonesia merupakan salah satu pihak yang telah mendukung program pendanaan berkelanjutan dan upaya-upaya konservasi pesisir dan laut di wilayah BLKB di Papua Barat. Termasuk melalui Program BAF.
“Blue Abadi Fund adalah contoh nyata dari kerjasama yang baik antara pemerintah, LSM, akademisi, dan lembaga pembangunan lainnya seperti USAID dan Walton Family Foundation, untuk melaksanakan program-program konservasi di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB)," jelas perwakilan dari USAID-Indonesia Alexis Polovina.
Alexis menilai sangat penting memastikan kelestarian kawasan BLKB melalui tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam yang baik. Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID senang dapat mendukung Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati laut di kawasan ini untuk kesejahteraan generasi sekarang dan berikutnya.
Selain sambutan dari para tokoh tersebut di atas, lokakarya hari ini dibuka dengan penampilan dari salah satu mitra BAF, yaitu Kelompok Ekowisata Wadowun Beberin. Dalam kesempatan kali ini, kelompok asal Kampung Aisandami, Kabupaten Teluk Wondama, ini membawakan satu babak dalam tarian penyambutan tamu yang berjudul “Penolakan.”
Ketua rombongan dari Wadowun Beberin, Malania Hegemur, menyatakan, tarian tersebut menceritakan suatu masa di Teluk Wondama sebelum datangnya “terang,”. Terang yang dimaksud merujuk kepada masa sebelum diperkenalkannya kitab suci Injil; ketika masyarakat di sana berperang satu sama lain.
“Terima kasih kepada Program BAF yang telah mendampingi kami dari nol. Semoga bantuan dari Program BAF dapat terus menunjang perkembangan kelompok kami ke depannya agar kami bisa lebih baik lagi dan bertambah maju. Kami bercita-cita supaya Kampung Aisandami di Teluk Wondama bisa menjadi (destinasi wisata) seperti Bali, Raja Ampat," tandas Malania.
Rampung sesi pembukaan, lokakarya dilanjutkan dengan sesi presentasi yang diawali oleh Meity Ursula Mongdong dari Conservation International (CI) Indonesia dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Penasihat Konservasi dan Sains dari Program BAF, lalu Rony Megawanto, Direktur Program dari Yayasan KEHATI, dan Haerul Arifin, S.Hut., M.Si., dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat. Presentasi lalu dilanjutkan dengan paparan mengenai pengalaman kerja konservasi di Papua Barat dari mitra-mitra Program BAF.
Secara keseluruhan, lokakarya ini diikuti oleh 73 partisipan yang menghadiri secara langsung, dan 46 partisipan secara daring. Kegiatan ini juga menghadirkan mitra-mitra Program BAF sebagai narasumber, yaitu Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat, Yayasan Penyu Papua (YPP), Yayasan Nazaret Papua Barat (YNPB), Yayasan Misool Baseftin (YMB), Konsorsium Mitra Bahari (KMB) Papua Barat, dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Raja Ampat. (OL-8)
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
MASYARAKAT Fakfak, Papua Barat, menerima bantuan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan dan kesehatan. Perlengkapan tersebut berupa 11 genset dan 4 alat kesehatan ventilator.
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi contoh terbaik dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi dan cetak sawah di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Pada 23-25 April 2024, berlangsung pertemuan teknis ketiga mengenai pengaturan pelaksana wilayah tumpang tindih yurisdiksi ZEE dan LK Republik Indonesia-Vietnam, di Ha Noi, Vietnam.
Ia mengatakan menjaga mangrove ini sangat penting untuk satu wilayah untuk mencegah ambrasi.
Program berSEAnergi untuk Laut yang menjadi inspirasi masa depan kelautan Indonesia serta pemaparan kontribusi PIS dalam penurunan emisi karbon.
Regulasi ini mengatur segala aktivitas di laut secara menetap yang wajib dilengkapi dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
Selama tahun 2023, penyediaan data ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan Cilacap untuk jenis hiu dan pari, serta Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dan Ngambur, Lampung untuk jenis penyu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved