Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
LEBIH dari lima miliar orang dapat mengalami kesulitan mengakses air pada 2050. PBB mendesak para pemimpin untuk mengambil inisiatif pada KTT COP26.
Pada 2018, sekitar 3,6 miliar orang memiliki akses yang tidak memadai ke air setidaknya selama satu bulan per tahun. Ini disampaikan dalam laporan terbaru dari Organisasi Meteorologi Dunia PBB.
"Kita harus sadar akan krisis air yang mengancam," kata kepala WMO Petteri Taalas, Selasa (5/10). Laporan The State of Climate Services 2021: Water datang hanya beberapa minggu sebelum COP26 yakni Konferensi Perubahan Iklim PBB diadakan di Glasgow dari 31 Oktober hingga 12 November.
WMO menekankan bahwa selama 20 tahun terakhir, tingkat air yang tersimpan di darat--di permukaan, di bawah permukaan, salju dan es--telah turun dengan kecepatan satu sentimeter per tahun. Penyusutan terbesar ada di Antartika dan Greenland, tetapi banyak lokasi dekat khatulistiwa yang berpenduduk padat mengalami kehilangan air yang signifikan di daerah yang secara tradisional menyediakan pasokan air.
Badan tersebut mengatakan ada konsekuensi besar tentang keamanan air, karena hanya 0,5% air di Bumi yang dapat digunakan dan air tawar yang tersedia. "Peningkatan suhu mengakibatkan perubahan curah hujan global dan regional sehingga menyebabkan pergeseran pola curah hujan dan musim pertanian dengan dampak besar pada ketahanan pangan dan kesehatan serta kesejahteraan manusia," kata Taalas.
Baca juga: BPBD Klaten Suplai Air Bersih untuk 7 Desa Kekeringan
Bahaya terkait air telah meningkat frekuensinya selama 20 tahun terakhir. Sejak 2000, bencana terkait banjir telah meningkat sebesar 134% dibandingkan dengan dua dekade sebelumnya. (AFP/OL-14)
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved