Pengusaha Berharap Suplai Vaksin Mandiri juga dari Pemerintah

KETUA Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming meminta pemerintah mengatur soal ketentuan harga vaksin covid-19 mandiri.

Meski mendapat lampu hijau dari pemerintah soal vaksinasi covid-19 yang dilakukan pada pihak swasta atau perusahaan, dia mengaku belum ada pembicaraan dikalangan dunia usaha perihal tarif yang dipatok untuk layanan kesehatan tersebut

"Kami belum mengetahui soal harga vaksin mandiri. Namun, diharapkan nantinya harga akan diatur oleh pemerintah seperti halnya penetapan harga tertinggi PCR atau swab test," ujar Maming dalam keterangannya, Jumat (22/1).

Dia menyatakan, jika diberi kepercayaan, dunia usaha bakal menggunakan vaksin yang sudah dipesan oleh pemerintah karena memang yang mempunyai akses pembelian.

"Kita perlu menggerakkan program vaksinasi mandiri, jangan sampai menunggu semua proses (vaksinasi) dari pemerintah. Dunia usaha perlu percepatan dan akselerasi dari sektor ekonomi. Dengan adanya vaksinasi, insyaallah akan mendorong ekonomi lebih cepat," jelas Maming.

Baca juga: 132 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi

Mambing membeberkan alasan pihak pengusaha mengusulkan kepada pemerintah soal pelaksanaan vaksinasi mandiri. Menurutnya, dorongan itu dibuat karena kelompok penerima vaksin Covid-19 dinilai sangat luas.

"Pengusaha khawatir jika vaksin hanya didistribusikan lewat satu pintu pemerintah, vaksinasi akan berlangsung lama. Jika begitu, pemulihan ekonomi pun akan berlangsung lama. Kami pastikan pengusaha siap dalam segi anggaran hingga data karyawan," pungkas Maming

Nama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani pun disinggung sebagai orang yang mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi akses vaksin mandiri bagi swasta. (OL-4)