Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tidak dapat menyembunyikan kekesalannya saat menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Kamis (11/6) malam.
Pangkal persoalannya, sejumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut memilih pergi setelah melemparkan pertanyaan dan kritik bertubi-tubi kepadanya.
Menurut Muhadjir, sikap itu tidak dapat dibenarkan karena seakan tidak menghargai mitra kerja yang diundang untuk rapat bersama.
"Bapak bisa kritik saya di sini sekarang saya mengkritik. Saya minta kalau habis menanyakan sesuatu jangan langsung pergi.Kita saling menghormati bisa tidak? Jika kita benar-benar bicara yang baik, kalau habis ngomong panjang jangan pergi. Atau tidak ada (di ruangan) tapi katanya dengar tadi. Loh kok kayak malaikat saja," tandas Muhadjir dalam video di akun Youtube AKD DPR RI.
Kekesalan Muhadjir tidak berhenti sampai di situ. Nada bicaranya sedikit meninggi kala mengkritik durasi waktu bicara yang diberikan kepada anggota komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan itu.
Baca juga: Bahas BUMN dengan Presiden, Adian Tulis Opini Soroti Erick Thohir
Menurutnya, DPR semestinya juga memperhatikan durasi rapat yang kerap menghabiskan waktu berjam-jam, sementara ia memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Rapat itu dimulai sekitar pukul 13.00 dan ditutup sekitar 23.15.
"Cobalah ditetapkan juga batas bicara. Bapak emang kerjaannya bicara, tapi kami kan juga harus kerja. Apa dikira kami tak ada kerjaan sampai bapak ajak rapat sampai jam sekian. Maaf saya terus terang saja saya ikut rapat komisi di DPR tidak sekali dua kali, tolong dong kita saling mengoreksi," tegas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari P. Batubara Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni.
Baca juga: Novel Kukuh Kasusnya Merupakan Penyerangan pada Institusi KPK
Muhadjir sempat mengeluh pembahasan dalam rapat berbeda dengan agenda yang disepakati.
"Ketika mengundang kita, itu mbok yang jelas. Saya lebih baik keluar kalau apa yang dijadikan agenda beda dengan apa yang tercatat," ujarnya.
Agenda rapat itu ialah implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (OL-8)
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
PEMERINTAH tengah mengejar target untuk penurunan angka kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan pemanfaatan pinjol untuk membantu UKT dengan catatan berasal dari platform yang resmi dan terawasi OJK dan PPATK
KAMPUS diminta bisa membantu mahasiswa yang menggunakan platform pinjaman online (pinjol) untuk pembiayaan kuliah. Peran kampus bisa membantu dari keringanan bunga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved